Expektasi.com, Gorut – Dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mendorong penguatan dan penataan pelaku usaha, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), melalui pembentukan wadah organisasi resmi.
Hal tersebut dibahas dalam rapat pembentukan Asosiasi Pelaku Pedagang Kaki Lima (AP2KL) yang dipimpin dan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Gorut, Nurjanah Hasan Yusuf, S.IP, bertempat di Stadion Taman Rakyat, Blok Plan Perkantoran Gorut, Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Gorut, Asisten II, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas Kominfo, Tim Kerja Bupati, para ASN, serta perwakilan pedagang kaki lima se-Kabupaten Gorut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf menegaskan pentingnya keberadaan sebuah organisasi yang dapat mewadahi kepentingan dan kebutuhan para pedagang kaki lima agar aktivitas usaha berjalan lebih teratur, tertib, dan berkelanjutan. Terutama dalam pengelolaan kebersihan lingkungan dan penataan kawasan Taman Rakyat serta Blok Plan Perkantoran.
“Pembentukan asosiasi ini untuk mengakomodir kepentingan kalian sebagai pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima. Pemerintah mendorong adanya wadah resmi agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan, terutama terkait pengelolaan kawasan taman rakyat dan kompleks perkantoran,” tegas Wabup.
Ia juga menekankan agar asosiasi ini tidak bersifat sementara, melainkan terus berkelanjutan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penataan PKL.
“Dengan adanya asosiasi, ke depan semuanya lebih terarah dan tertib, termasuk soal iuran kebersihan dan penyediaan listrik. Tidak boleh lagi ada pihak yang memungut tanpa identitas. Asosiasi ini harus berkelanjutan, bukan hanya sementara,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Nurjanah juga mengimbau Dinas Perindagkop agar memberikan kebijakan khusus berupa pembebasan iuran kebersihan dan penerangan listrik selama tiga bulan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di area Blok Plan Perkantoran dan Taman Rakyat depan Kantor Bupati.
“Selama tiga bulan mereka diperbolehkan berjualan tanpa dipungut iuran, namun dengan syarat mutlak menjaga kebersihan. Jangan sampai siang hari masih ada sampah berserakan. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka akan diberikan tindakan tegas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekda Gorut, Suleman Lakoro, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pengakomodiran pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, Pemda memerintahkan Tim Pemberdayaan yang dikoordinir oleh Wakil Bupati dan Sekda selaku pelaksana harian untuk segera membentuk wadah asosiasi tersebut.
“Kami melihat perkembangan pedagang kaki lima yang semakin ramai dan berkembang di kawasan taman rakyat dan Blok Plan Perkantoran. Maka pemerintah daerah memerintahkan pembentukan Tim Pemberdayaan, Penataan UMKM dan Penjual Kaki Lima (P2UPKL) melalui SK, yang salah satu tugasnya adalah membentuk asosiasi untuk mengakomodir pedagang se-Kabupaten Gorut,” jelas Sekda.
Menurutnya, keberadaan asosiasi ini akan memudahkan pemerintah dalam penataan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, sekaligus memahami kebutuhan para pedagang di masa mendatang.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan asosiasi. Dalam pemilihan Ketua Umum Asosiasi Pemberdayaan, Penataan UMKM dan Penjual Kaki Lima (P2UPKL) Kabupaten Gorut, Yusuf Muhammad terpilih secara aklamasi. Selanjutnya, Ketua terpilih akan menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan organisasi.
(Burhan Tuntu)
