Expektasi.com, Sangihe – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut. Langkah cepat ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Penetapan status tanggap darurat diumumkan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., saat memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (09/06/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati mengungkapkan bahwa laporan sementara yang diterima dari pemerintah kampung dan kecamatan menunjukkan sedikitnya 415 bangunan mengalami kerusakan, baik kategori rusak ringan maupun rusak berat. Meski demikian, data tersebut masih bersifat dinamis karena masih terdapat sejumlah kampung yang belum menyampaikan laporan lengkap.
Wilayah yang mengalami dampak paling signifikan berada di Kecamatan Kepulauan Marore dengan total 169 bangunan terdampak, terdiri dari 148 rumah warga, 5 gereja, 1 masjid, 3 sekolah, 2 kantor Kapitalaung, dan 6 fasilitas umum lainnya. Selain itu, kerusakan juga tersebar di sejumlah kecamatan seperti Tabukan Utara, Tabukan Selatan, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Kendahe, hingga Tahuna Barat.
Untuk memastikan akurasi data kerusakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menerjunkan tim verifikasi dan validasi lapangan. Tim ini bertugas menentukan klasifikasi kerusakan secara detail sehingga menjadi dasar dalam perencanaan bantuan dan rehabilitasi.
“Data yang ada saat ini masih sementara. Tim kabupaten akan turun langsung melakukan verifikasi dan validasi agar tingkat kerusakan dapat dipastikan secara akurat,” ujar Bupati Michael Thungari.
Terkait upaya pemulihan, pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki rumah warga dan fasilitas publik yang rusak dengan memaksimalkan kemampuan keuangan daerah. Jika kebutuhan anggaran melebihi kapasitas APBD, Pemkab Sangihe akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan.
Sebagai bagian dari langkah tanggap darurat, Pemkab Sangihe dijadwalkan bertolak menuju Kecamatan Marore pada Rabu malam. Tim yang diberangkatkan akan membawa bantuan logistik berupa sembako, mengerahkan personel untuk membersihkan material pascabencana, serta mendirikan dapur umum bagi masyarakat terdampak di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah seperti Matutuang, Kawio, dan Kampung Marore.
Di tengah situasi yang masih dalam masa pemulihan, Bupati Michael Thungari juga memberikan penguatan moril kepada masyarakat yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian. Ia mengajak warga untuk tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan, mengingat status peringatan tsunami telah dicabut dan tidak ada korban jiwa akibat gempa tersebut.
“Kita patut bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saya meminta masyarakat tetap tenang. Bagi rumah yang masih aman dan layak ditempati, warga dapat kembali. Namun bagi yang rumahnya mengalami kerusakan atau belum aman, tetap berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan pemerintah,” kata Bupati.
Penetapan status tanggap darurat ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bergotong royong mempercepat proses pemulihan. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta dukungan masyarakat, diharapkan wilayah-wilayah terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas normal.
(Hulik Manahede)
