Expektasi.com, Sangihe – Menyikapi informasi yang sempat viral di media sosial terkait dugaan penahanan ijazah siswa di SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Tabukan Utara melakukan klarifikasi langsung ke pihak sekolah, Jumat (05/06/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris DPC JPKP Tabukan Utara, Hasannudin Mingkuli, bersama Kepala Divisi Sosial dan Kemanusiaan (Kadivsos), Hulik Manahede. Mereka mendatangi SMA N 1 Tabukan Utara untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak sekolah terkait informasi yang beredar di grup media sosial “Potensi Pembangunan Sangihe”.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMA N 1 Tabukan Utara, Juinar, S.Pd., memberikan penjelasan secara terbuka dan membantah tudingan yang menyebut sekolah menahan ijazah siswa karena tunggakan uang komite.
Menurut Juinar, seluruh ijazah siswa yang telah dinyatakan lulus diberikan tanpa dipungut biaya apa pun. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mengaitkan penyerahan ijazah dengan kewajiban pembayaran tertentu.
“Pihak sekolah SMA N 1 Tabut tidak pernah menahan ijazah siswa hanya karena alasan belum membayar uang komite, dan itu adalah berita hoax,” tegas Juinar.
Ia juga menjelaskan mengenai isu pengumpulan dana sebesar Rp50.000 yang sempat menjadi sorotan publik. Juinar menegaskan bahwa dana tersebut bukan merupakan pungutan dari sekolah. Kegiatan ibadah syukur kelulusan tidak pernah dianggarkan oleh sekolah, melainkan merupakan hasil kesepakatan sukarela para orang tua siswa melalui komite sekolah.
Dari total 144 siswa kelas XII, tercatat hanya 95 orang tua yang berpartisipasi dalam pengumpulan dana tersebut. Total dana yang terkumpul sebesar Rp4.750.000 dan seluruhnya digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah syukur, seperti sewa tenda dan dekorasi.
Dengan demikian, informasi yang menyebut dana yang terkumpul mencapai Rp7.000.000 dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Selain itu, pihak sekolah juga meluruskan isu mengenai permintaan sapu dan alat pel kepada siswa. Juinar menjelaskan bahwa hal tersebut bukan kebijakan sekolah, melainkan inisiatif sejumlah siswa yang menawarkan barang-barang tersebut kepada guru sebagai bentuk pengganti tugas praktik yang belum sempat diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan.
Terkait dana komite, pihak sekolah kembali menegaskan bahwa dana tersebut merupakan bentuk partisipasi sukarela yang disepakati oleh orang tua siswa bersama pengurus komite sekolah. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembayaran insentif guru honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sementara itu, DPC JPKP Tabukan Utara mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah dalam memberikan penjelasan dan menyampaikan data terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Juinar mengimbau seluruh orang tua murid dan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Pihak sekolah, lanjutnya, selalu membuka ruang komunikasi bagi siapa saja yang ingin memperoleh informasi secara langsung agar setiap persoalan dapat diklarifikasi berdasarkan fakta dan kondisi riil di lapangan.
“Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan datang langsung ke sekolah. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum tentu sesuai fakta,” pungkasnya.
Redaksi
