Expektasi.com, Boltara – Komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) di tingkat nasional kembali ditunjukkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltara, Saiful Ambarak, S.Pd.I. Politisi Partai Golkar itu melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, guna menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang dinilai sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Dalam keterangannya kepada media ini, Saiful Ambarak menegaskan bahwa kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri merupakan representasi dari lembaga DPRD Boltara untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Apa yang kami sampaikan bukan semata-mata kepentingan pemerintah daerah, tetapi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Boltara tersebut, Selasa (28/07/2026).
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Kaidipang–Pinogaluman yang juga merupakan peraih suara individu terbanyak pada Pemilu Legislatif periode 2024–2029 itu memaparkan sedikitnya tiga isu penting yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Isu pertama yang disampaikan adalah perlunya percepatan realisasi transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Saiful, pola penyaluran DBH selama beberapa tahun terakhir yang umumnya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Ketika transfer DBH baru diterima di penghujung tahun anggaran, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas. Akibatnya, pelaksanaan berbagai program tidak dapat berjalan secara maksimal,” jelasnya.
Selain itu, Saiful juga mengusulkan adanya penyesuaian Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Menurutnya, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri telah memengaruhi biaya pengadaan barang dan jasa di daerah. Jika standar harga tidak segera disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, maka proses pengadaan berpotensi mengalami berbagai kendala, bahkan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Penyesuaian SHSR menjadi kebutuhan mendesak agar pengadaan barang dan jasa tetap berjalan sesuai kondisi ekonomi saat ini. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun anggaran maupun melaksanakan kegiatan pembangunan,” katanya.
Aspirasi berikutnya menyangkut pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saiful berharap pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih besar dengan menanggung pembiayaan gaji PPPK melalui penambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, tanpa mengurangi komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengangkatan tenaga PPPK.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menambahkan komponen pembiayaan gaji PPPK dalam besaran transfer DAU. Dengan demikian, daerah tidak terbebani secara berlebihan dan tetap memiliki kemampuan fiskal untuk menjalankan program-program prioritas,” ungkapnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Boltara dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan berbagai kebijakan nasional dapat lebih berpihak pada kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat kapasitas fiskal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boltara.
Saiful menegaskan, DPRD Boltara akan terus mengawal berbagai aspirasi daerah agar memperoleh perhatian pemerintah pusat, sehingga pembangunan di Boltara dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
