Expektasi.com, Sangihe – Kampung Matutuang, wilayah kepulauan terluar Indonesia yang berada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlahan mulai bangkit setelah diguncang gempa bumi berkekuatan besar pada Senin (08/06/2026). Di tengah keterbatasan geografis dan tantangan kehidupan masyarakat perbatasan, semangat gotong royong dan kepedulian pemerintah menjadi harapan baru bagi warga yang terdampak.
Kampung Matutuang memiliki luas wilayah sekitar 31,8 hektare dan dihuni oleh 153 kepala keluarga dengan total 436 jiwa. Sekretaris Kampung Matutuang, Recksan Salur, melaporkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini tetap aman dan kondusif. Namun demikian, kerusakan pada pemukiman warga dan fasilitas umum tergolong cukup signifikan.
Berdasarkan data taksasi yang dihimpun Pemerintah Kampung Matutuang, tercatat sebanyak 16 unit rumah mengalami rusak berat, 15 unit rusak sedang, dan 26 unit rusak ringan. Sementara itu, pada fasilitas umum terdapat lima unit rusak berat, tiga unit rusak sedang, dan lima unit rusak ringan. Selain itu, tiga gedung gereja mengalami rusak berat dan dua lainnya rusak ringan.
Di balik dampak bencana yang terjadi, Matutuang juga menghadapi sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Recksan Salur mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 40 jiwa dari 17 kepala keluarga yang hingga kini belum memiliki dokumen kependudukan resmi atau berstatus undocumented person. Pemerintah kampung terus memperjuangkan status mereka melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar dapat memperoleh pengakuan sebagai Warga Negara Indonesia.
Persoalan lain yang mengemuka adalah nasib sejumlah anak-anak yang belum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus SMP karena terkendala tidak adanya ijazah dan dokumen pendukung lainnya.
Meski demikian, Pemerintah Kampung Matutuang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pembangunan Pelabuhan Laut Matutuang yang saat ini tengah berjalan dan diharapkan dapat membuka konektivitas langsung menuju Tahuna sebagai ibu kota kabupaten.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, turun langsung memimpin rombongan peninjauan bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Rombongan pemerintah tiba di Matutuang dengan memanfaatkan armada transportasi gratis dari Kementerian Perhubungan melalui Kapal Sabuk 95 serta dukungan KRI Selar yang turut mengangkut bantuan logistik dari pemerintah provinsi, Korem, dan Kodam.
Dalam arahannya kepada masyarakat, Bupati Michael Thungari mengajak warga untuk tetap bersyukur karena tidak ada korban jiwa akibat gempa tersebut.
“Pertama, kita harus bersyukur. Lewat gempa yang begitu besar, di wilayah ini tidak ada satu pun korban jiwa yang meninggal. Rumah, sekolah, dan rumah ibadah yang rusak boleh kita bangun kembali, tetapi nyawa yang hilang tidak akan pernah kembali,” ujar Bupati.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe langsung membuka layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Tim dokter dan perawat disiagakan di lokasi untuk memberikan pemeriksaan kesehatan serta pelayanan medis kepada warga yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan logistik darurat berupa matras, tikar, terpal, dan bahan makanan yang dibagikan secara merata kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan semangat baku tolong di tengah masa pemulihan pascabencana.
Di saat yang sama, tim teknis dari pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan pemetaan kerusakan guna memastikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat direncanakan secara tepat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berkomitmen mengusulkan pembangunan rumah layak huni bagi warga terdampak kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Sementara itu, perbaikan rumah ibadah akan diusulkan melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Perhatian khusus juga diberikan pada sektor pendidikan. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah fasilitas sekolah dan ruang guru mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Sebagai bahan evaluasi jangka panjang, Bupati Michael Thungari menyoroti kualitas konstruksi bangunan di wilayah kepulauan yang sebagian besar masih menggunakan pasir putih lokal tanpa penguatan struktur yang memadai.
Ia mengimbau masyarakat maupun kontraktor pelaksana proyek pemerintah agar ke depan menggunakan pasir hitam untuk kebutuhan pengecoran tiang serta menerapkan standar konstruksi yang lebih aman dengan pemasangan sloof dan ringbalk. Menurutnya, jika terkendala biaya, penggunaan material kayu dan atap seng dapat menjadi alternatif karena terbukti lebih fleksibel dan tahan terhadap guncangan gempa.
Kehadiran pemerintah secara langsung di Kampung Matutuang menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi musibah yang menimpa masyarakat perbatasan. Di tengah keterbatasan dan tantangan geografis, semangat kemanusiaan, gotong royong, dan komitmen pembangunan terus menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kehidupan masyarakat pasca-gempa.
(Hulik Manahede)
