Pemkab Boltara Raih Penghargaan Kemenkum atas Pembentukan Posbankum Desa

Kamis, 26 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas pembentukan Posbankum

Wakil Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas pembentukan Posbankum

Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam kegiatan yang digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Kamis (26/02/2026).

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, SIP yang didampingi Sekretaris Daerah Jusnan C. Mokoginta, Asisten I Rahmat R. Pontoh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Bagian Hukum Setda Boltara.

Wakil Bupati MAP sapaan akrabnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pembentukan Posbankum desa dan kelurahan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Boltara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan diharapkan mampu memberikan pendampingan serta konsultasi hukum secara mudah dan terjangkau,” ujarnya.

Ia juga berharap, ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum RI dapat terus diperkuat, sehingga program bantuan hukum dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Boltara.

Program Posbankum desa dan kelurahan sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum guna menciptakan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang lebih tertib serta berkeadilan.

Berita Terkait

Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN
Perdana Pimpin Jajaran Pendidikan, Plt Bupati Boltara MAP: Pastikan Tak Ada Anak Tertinggal
Plt. Bupati Boltara Pimpin Serah Terima Lokasi Pembangunan KNMP 2026
Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian
Plt Bupati MAP Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026
RKS Minta Revitalisasi Lapangan Inomasa dan Jalan Bintauna Tetap Jalan di APBD-P 2026
KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkab Boltara, Ini Daftarnya
KPK Geledah 3 Kantor Boltara, Selain Brangkas Kosong, Apa yang Ditemukan?
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 22:28 WITA

Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:02 WITA

Perdana Pimpin Jajaran Pendidikan, Plt Bupati Boltara MAP: Pastikan Tak Ada Anak Tertinggal

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:48 WITA

Plt. Bupati Boltara Pimpin Serah Terima Lokasi Pembangunan KNMP 2026

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:41 WITA

Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:52 WITA

Plt Bupati MAP Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Berita Terbaru

Plt Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh

Boltara

Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN

Kamis, 8 Okt 2026 - 22:28 WITA