BOLTARA, Expektasi.com – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) di tengah fenomena El-Nino kembali menyisakan ironi. Di satu sisi pemerintah daerah terus melakukan distribusi bantuan air bersih, namun di sisi lain masih terdapat warga yang mengaku kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan dasar, mulai dari memasak hingga minum.
Kondisi tersebut dialami sedikitnya enam kepala keluarga (KK) yang bermukim di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, tepatnya di kompleks Gereja Pantekosta Keakar yang berhadapan dengan kantor Makan Bergizi Gratis (MBG) Boroko.
Persoalan ini mencuat setelah salah seorang warga menghubungi awak media pada Minggu (23/8/2026), usai pemberitaan mengenai aksi kepedulian PCNU dan PC GP Ansor Boltara yang menyalurkan 100 galon air minum kepada warga Desa Sidodadi, Kecamatan Sangkub, yang terdampak kekeringan.
Melalui pesan WhatsApp, warga tersebut meminta bantuan agar wilayah mereka juga mendapat perhatian pemerintah.
“Antar akang lagi torang di Gereja Pantekosta Keakar. Baku muka deng MBG. Torang pe parigi so kering,” tulis warga tersebut.
Warga kemudian menjelaskan bahwa terdapat enam rumah yang membutuhkan pasokan air bersih.
Merespons informasi tersebut, awak media berupaya meneruskannya kepada Pemerintah Kabupaten Boltara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar kondisi warga yang mengaku terdampak kekeringan tersebut segera mendapat perhatian.
Namun, respons yang diterima justru menyebutkan bahwa BPBD belum memperoleh pemberitahuan resmi dari pemerintah desa setempat. Kepala BPBD Boltara, Irma Ginoga, juga menyampaikan bahwa personel BPBD tengah kelelahan setelah melakukan distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak.
“Kami belum mendapat surat pemberitahuan dari kepala desa setempat. Personil kami kelelahan dan sakit-sakitan karena secara terus menerus melakukan aktivitas distribusi air bersih di berbagai wilayah yang tersebar di Kabupaten Boltara,” jelas Irma Ginoga, Minggu (23/8/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat yang terdampak kekeringan untuk sementara memanfaatkan sumber air milik tetangga yang masih tersedia.
Menurutnya, masyarakat diminta menunggu hingga Rabu (26/8/2026), mengingat pada saat itu terdapat rangkaian kegiatan pemerintah daerah.
Tak ingin persoalan tersebut berlarut-larut, informasi mengenai kondisi warga kemudian disampaikan langsung kepada Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev.
Respons Bupati yang akrab disapa SJL tersebut terbilang cepat.
“Ok. Segera ditindaklanjuti,” tegas SJL melalui pesan WhatsApp.
Pada Senin (24/8/2026), usai menghadiri Apel Kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka penguatan disiplin dan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Boltara, awak media bertemu langsung dengan Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, SJL menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai distribusi air bersih untuk enam KK di kompleks Gereja Pantekosta Keakar.
Informasi tersebut tentu memberikan harapan bahwa persoalan air bersih bagi warga di lokasi tersebut telah mendapatkan penanganan pemerintah.
Namun, persoalan kembali menjadi tanda tanya pada Rabu (26/8/2026).
Salah seorang warga kembali menghubungi awak media dan mempertanyakan kapan bantuan air bersih akan datang.
“Belum jadi antar aer? Kita so bilang pa tetangga-tetangga. Dorang ada ba tunggu dua hari ini. Memang abis aer,” tulis warga tersebut.
Warga lainnya bahkan menjelaskan bahwa tiga rumah masih menggunakan sumur di sekitar gereja, namun sumber air tersebut sudah mengering.
“Tiga rumah pake parigi di gereja, tapi parigi so kering,” ungkapnya.
Untuk memastikan persoalan tersebut, awak media kemudian menghubungi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Boltara, Fadli Tadjudin Usup, sekitar pukul 10.26 WITA.
Fadli menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan dari BPBD telah diteruskan kepada pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti.
“Nanti saya konfirmasi. Kemarin laporan dari BPBD so serahkan ke Pak Camat, pihak kecamatan yang antar,” ujarnya.
Namun, ketika awak media melakukan pengecekan langsung ke lokasi, warga enam KK tersebut mengaku belum menerima distribusi air bersih sebagaimana informasi yang disampaikan sebelumnya.
Sekitar pukul 10.53 WITA, Fadli kembali menyampaikan bahwa bantuan air bersih diupayakan akan diantar oleh pihak kecamatan pada siang hari.
“Insya Allah siang Pak Camat mo antar,” katanya.
Waktu terus berjalan. Hingga pukul 13.15 WITA, warga kembali menghubungi awak media karena kebutuhan air bersih belum juga terpenuhi.
Sekitar pukul 13.20 WITA, Fadli menyampaikan bahwa dirinya masih akan berkoordinasi dengan Camat Kaidipang.
“Nanti mo konfirmasi pa Camat, soalnya kegiatan sosialisasi e-sidak barusan kelar, Pak Camat juga hadir, jadi mungkin habis makan dll baru beliau otw,” jelasnya.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan serius: apakah informasi yang sampai kepada Bupati benar-benar menggambarkan kondisi faktual di lapangan?
Sekitar pukul 13.38 WITA, Asisten I meminta awak media menghubungi langsung Camat Kaidipang untuk mendapatkan kepastian.
Camat Kaidipang, Ilham Fares Lalisu, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan distribusi air dua hari sebelumnya berdasarkan informasi dari BPBD.
“Dua hari lalu saya sudah distribusi. Info dari Kadis BPBD ada beberapa KK tidak mau menerima bantuan air isi ulang, entah kenapa,” ujar Ilham.
Namun, informasi tersebut kembali dikonfirmasi kepada warga enam KK yang berada di kompleks Gereja Pantekosta Keakar.
Warga menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan air bersih dan telah menyiapkan tempat penampungan untuk menerima bantuan.
Bukti berupa foto penampungan air juga telah diperlihatkan kepada pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Camat Kaidipang mengatakan dirinya akan kembali berkoordinasi dengan BPBD.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang benar atau siapa yang keliru.
Yang paling penting adalah masyarakat terdampak kekeringan membutuhkan air bersih, bukan saling lempar informasi antarinstansi.
Ketika seorang kepala daerah telah memberikan instruksi untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat, maka instruksi tersebut semestinya diterjemahkan secara cepat, tepat dan terukur oleh jajaran di bawahnya.
Apalagi kebutuhan yang dimaksud menyangkut kebutuhan dasar manusia.
Kondisi ini juga membuka ruang evaluasi terhadap pola komunikasi birokrasi di lingkungan Pemkab Boltara. Jangan sampai seorang kepala daerah menerima laporan bahwa persoalan telah selesai, sementara masyarakat di lapangan justru masih menunggu bantuan.
Dalam konteks pemerintahan, kondisi seperti ini berpotensi menciptakan apa yang kerap disebut sebagai budaya Asal Bapak Senang (ABS), yakni ketika informasi yang disampaikan kepada pimpinan lebih menonjolkan kesan bahwa seluruh persoalan telah selesai, padahal realitas di lapangan belum tentu demikian.
Namun demikian, istilah tersebut dalam kasus ini harus ditempatkan sebagai dugaan dan kritik terhadap pola penyampaian informasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa ada pejabat tertentu yang sengaja menipu Bupati.
Sebab, bisa saja terjadi persoalan komunikasi, perbedaan data, miskomunikasi antarinstansi, atau adanya distribusi air ke lokasi yang berbeda dari titik yang dimaksud warga.
Bupati Sirajudin Lasena sebagai kepala daerah tentu memiliki tanggung jawab memastikan setiap instruksi yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Kejadian di kompleks Gereja Pantekosta Keakar menjadi contoh bahwa sistem pelaporan dan verifikasi lapangan perlu diperkuat.
Jangan sampai laporan berhenti pada meja birokrasi dan kemudian dinyatakan selesai, sementara masyarakat masih harus menunggu.
Terlebih, persoalan kekeringan bukan persoalan administratif semata. Air bersih menyangkut kesehatan, konsumsi rumah tangga dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Masyarakat juga tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang harus terus-menerus meminta dan mengingatkan pemerintah ketika kebutuhan dasar mereka sedang berada dalam kondisi darurat.
Pemerintah memiliki perangkat, anggaran, data, serta kewenangan untuk melakukan pemetaan dan intervensi terhadap wilayah terdampak.
Jangan sampai Bupati sudah bergerak, tetapi instruksinya berhenti di tengah jalan. Jangan sampai kepala daerah merasa persoalan sudah selesai karena menerima laporan bawahannya, sementara warga justru masih menunggu di ujung distribusi.
Hingga berita ini dipublikasikan, redaksi masih menunggu kepastian apakah enam KK di Desa Boroko, kompleks Gereja Pantekosta Keakar, Kecamatan Kaidipang, telah menerima distribusi air bersih sebagaimana yang dijanjikan, atau masih harus menunggu kepastian dari sistem birokrasi pemerintah daerah.
Redaksi juga membuka ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga keberimbangan dan akurasi informasi.
