Langka LPG 3 Kg, DPRD Boltara Koordinasi dengan Biro Perekonomian dan Pertamina

Rabu, 14 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Boltara bersama Sekprov Sulut dan Kepala Biro Perekonomian Sulut dalam rangka koordinasi kelangkaan gas LPG 3 Kg

DPRD Boltara bersama Sekprov Sulut dan Kepala Biro Perekonomian Sulut dalam rangka koordinasi kelangkaan gas LPG 3 Kg

Expektasi.com, Boltara – Kelangkaan tabung Gas LPG 3 kilogram yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltara melakukan koordinasi dengan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara dan pihak Pertamina Patra Niaga.

Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan via Zoom yang berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (14/01/2026).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Boltara, Depri Pontoh, dan didampingi oleh anggota DPRD Boltara yakni Ronal Bolota, Tia Aprilia Modanggu, serta Ramlan Tinamonga.

Anggota Komisi II DPRD Boltara, Ronal Bolota, menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, khususnya kebutuhan energi rumah tangga.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari kerja-kerja DPRD untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi tanpa kendala. Kami sengaja berkoordinasi langsung dengan Kepala Biro Perekonomian Sulut dan meminta agar Pertamina Patra Niaga dihadirkan secara langsung, sehingga aspirasi masyarakat bisa kami sampaikan tanpa perantara,” ujar Ronal.

Lebih lanjut, politisi Partai Perindo tersebut menegaskan pentingnya penambahan kuota LPG 3 kilogram untuk Kabupaten Boltara. Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah dan pihak terkait menindak tegas para pengecer atau pangkalan nakal yang memanfaatkan situasi dengan menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Penambahan kuota adalah hal mutlak yang wajib dipenuhi pemerintah agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Tidak ada kompromi bagi oknum pangkalan nakal. Jika ditemukan bukti pelanggaran, harus segera ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ronal Bolota yang juga merupakan anggota DPRD Boltara Daerah Pemilihan III Kecamatan Kaidipang–Pinogaluman.

Ronal menambahkan, setelah pertemuan dengan Biro Perekonomian dan Pertamina Patra Niaga, pihaknya melanjutkan agenda koordinasi dengan Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang masih dalam rangkaian pembahasan penanganan kelangkaan LPG 3 kilogram di Boltara.

Berita Terkait

HUT ke-62 Partai Golkar, Saiful Ambarak: Golkar Harus Hadir dengan Karya Nyata untuk Rakyat
Dukung Pembangunan KNMP, Pemkab Boltara Bersinergi dengan PLN ULP
Pemkab Boltara Tambah 7.000 Peserta JKN, Bidik UHC Prioritas
Pemkab Boltara Gelar Pasar Murah, Warga Nikmati Sembako Bersubsidi
Peduli Korban Kebakaran, Plt. Ketua TP-PKK Boltara Salurkan Bantuan di Talaga
Wujud Kepedulian, Plt Bupati Boltara Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Desa Talaga
Guru Besar Hukum: Berakhirnya Penahanan 20 Hari SJL Harus Dibaca dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Akuntabilitas KPK
Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 21:24 WITA

HUT ke-62 Partai Golkar, Saiful Ambarak: Golkar Harus Hadir dengan Karya Nyata untuk Rakyat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 15:37 WITA

Dukung Pembangunan KNMP, Pemkab Boltara Bersinergi dengan PLN ULP

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:53 WITA

Pemkab Boltara Tambah 7.000 Peserta JKN, Bidik UHC Prioritas

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:11 WITA

Pemkab Boltara Gelar Pasar Murah, Warga Nikmati Sembako Bersubsidi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 17:10 WITA

Peduli Korban Kebakaran, Plt. Ketua TP-PKK Boltara Salurkan Bantuan di Talaga

Berita Terbaru