Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Boltara menggelar kegiatan implementasi tata kelola keuangan dan manajemen yang fleksibel Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Puskesmas dan RSUD tingkat Kabupaten Boltara. Kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltara, Kamis (08/01/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Boltara yang diwakili oleh Sekretaris Dinkes, Febianto Lumoto, SKM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola Puskesmas dan RSUD dalam menerapkan sistem BLUD secara optimal.
“Penerapan BLUD memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen layanan kesehatan, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh Puskesmas dan RSUD di Boltara dapat lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Febianto.
Sementara itu, Ns. Muchtar Rahim, S. Kep., M.Si, selaku Kepala Puskesmas Pulubala Kabupaten Gorontalo yang bertindak sebagai narasumber, menjelaskan bahwa keberhasilan BLUD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap tata kelola manajemen yang fleksibel.
“BLUD bukan hanya soal fleksibilitas keuangan, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja. Manajemen harus mampu menyusun perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang tertib, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan kesehatan,” jelas Muchtar.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan fasilitas kesehatan dalam menjalankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar tujuan BLUD dapat tercapai secara maksimal.
Terpantau, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPKPD Boltara, Nul Akim, S.Sos., M.Si, jajaran Dinas Kesehatan Boltara, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Boltara, serta Dirut RSUD Boltara. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di daerah.
