Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev dan Wakil Bupati Mohamad Aditya Pontoh, S.IP, tengah mempersiapkan langkah strategis berupa perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang efektif serta kerap mengalami tumpang tindih kewenangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Dr. Sirajudin Lasena, yang akrab disapa SJL, dalam sambutannya saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang digelar di Meeting Room Aston Manado, Jumat (04/07/2025).
Menurut SJL, langkah perampingan ini merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
“Ada beberapa OPD yang kemungkinan besar akan disatukan karena memiliki fungsi yang hampir serupa. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Pertanian bisa saja menjadi satu atap. Begitu pula Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Semua ini masih dalam tahap kajian dan sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang diproses,” ungkap SJL.
Lebih lanjut, SJL menjelaskan, langkah perampingan yang dirancang Pemerintah Kabupaten Boltara diprediksi akan membawa sejumlah dampak positif.
Penyederhanaan struktur dinas akan mengurangi beban anggaran, khususnya pada belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, dan operasional kantor. Efisiensi ini berpotensi menghemat puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun.
Penggabungan OPD akan mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki koordinasi antar unit kerja. Penyederhanaan eselon juga mendorong optimalisasi jabatan fungsional yang lebih adaptif dan berorientasi pada kinerja.
Dengan struktur birokrasi yang lebih ramping, pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Biaya operasional yang lebih rendah juga memungkinkan anggaran dialihkan ke sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan digitalisasi layanan.
Struktur yang lebih sederhana memungkinkan proses evaluasi dan peningkatan kompetensi ASN dilakukan secara lebih terukur dan fokus. Hal ini juga mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan Boltara.
Dana hasil efisiensi dari perampingan dapat diarahkan ke belanja modal yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan layanan publik.
Pemkab Boltara akan menjalankan perampingan ini melalui beberapa tahapan teknis, di antaranya:
- Penggabungan OPD berdasarkan kesamaan fungsi dan tujuan
- Pengurangan jabatan struktural/eselon berlapis
- Peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional
Dari perampingan ini, hasil yang diharapkan antara lain:
| Efek | Uraian |
| Hemat APBD | Beban operasional menurun, anggaran daerah menjadi lebih longgar |
| Cepat & Jelas | Koordinasi lebih singkat, keputusan lebih cepat dan tepat sasaran |
| Modernisasi | Ruang untuk pengembangan layanan digital semakin terbuka luas |
| Akurat & Fokus | SDM lebih terarah pada tugas inti dan lebih mudah dibina serta dievaluasi |
Langkah progresif ini menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Boltara benar-benar serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingin birokrasi yang melayani, bukan yang memberatkan. Karena pada akhirnya, semua perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas SJL.
“Dengan dukungan regulasi yang sedang dalam proses, serta partisipasi aktif seluruh komponen terkait, transformasi ini dipastikan akan membawa wajah baru bagi birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” pungkasnya.
