Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan tajam media terkait kondisi infrastruktur jalan di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna. Kritik yang mengemuka dalam pemberitaan sebelumnya dinilai sebagai bentuk kepedulian publik yang patut diapresiasi.
Hal ini disampaikan langsung melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Boltara, Abdul Jalil Pandialang, ST, pada Sabtu (02/05/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap kondisi yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kritikan dan perhatian yang diberikan terhadap kondisi infrastruktur di Desa Huntuk. Ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi kami untuk bertindak lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons konkret, Pemkab Boltara melalui Dinas PUTR telah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, tim teknis telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan jalan pada ruas Kuhanga–Mome–Huntuk–Pimpi. Pendataan tersebut mencakup identifikasi jenis kerusakan seperti retak struktural, amblas, hingga erosi pada bahu jalan.
Langkah ini, menurut Pandialang, menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan penanganan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa penanganan yang dilakukan nantinya tepat sasaran dan tidak sekadar tambal sulam,” tegasnya.
Selanjutnya, ruas jalan Kuhanga–Mome–Huntuk–Pimpi juga telah diusulkan masuk dalam Rencana Prioritas Penanganan Jalan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup peningkatan struktur perkerasan jalan serta perbaikan sistem drainase untuk mencegah kerusakan berulang.
Pemerintah daerah berharap agar usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, sehingga penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebelumnya, kondisi jalan di Desa Huntuk menjadi sorotan karena dinilai sangat memprihatinkan dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian, pendidikan, hingga kesehatan. Jalan yang rusak parah disebut menghambat distribusi hasil bumi serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga.
Menanggapi hal itu, Pemkab Boltara menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, termasuk bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Kami memahami betul bahwa jalan bukan sekadar infrastruktur, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus berupaya menghadirkan perubahan nyata,” tutup Pandialang.
