Expektasi.com, Bolmut – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS menerima kunjungan koordinasi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotamobagu pada Rabu (07/05/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Bolmut dan membahas implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kotamobagu, Rezky Andre Ratu, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di kalangan pegawai non ASN yang bekerja di sektor pemerintahan, serta para pekerja rentan di Kabupaten Bolmut.
“Dari data kami per April 2025, cakupan kepesertaan di Bolmut baru mencapai 22 persen, masih jauh dari target. Kami telah memaparkan ke Pak Sekda bahwa ada dua segmen yang dapat dimaksimalkan, yakni pekerja penerima upah dan bukan penerima upah atau pekerja rentan,” ujar Rezky.
Ia menambahkan, pekerja penerima upah meliputi perangkat desa, anggota BPD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan, serta pekerja keagamaan seperti guru ngaji, guru sekolah minggu, pendeta, ustaz, dan khatib. Bila seluruh pekerja non ASN ini dapat diusulkan sebagai peserta, maka diperkirakan cakupan bisa naik hingga 40 persen.
Untuk pekerja rentan seperti petani, nelayan, tukang panjat kelapa, tukang bangunan, sopir mobil, pengemudi motor maupun bentor, iuran kepesertaan sangat terjangkau, hanya sekitar Rp16.800 per bulan. Namun hingga April 2025, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Bolmut baru mencapai 1.200 orang, dan semuanya merupakan pendaftaran mandiri, belum melalui skema dukungan pemerintah daerah.
Sekda Bolmut, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, menyambut baik upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja. “Perlindungan ketenagakerjaan itu penting dan tidak bisa ditawar-tawar. Hasil pertemuan ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Sekda juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. “Kami harap BPJS Ketenagakerjaan aktif melakukan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial. Pemerintah daerah siap membantu, termasuk melalui Dinas Nakertrans, para camat, dan kepala desa (sangadi),” pungkasnya.
