SANGIHE, Expektasi.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menggelar Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Kapitalaung (Pj Kapitalaung) untuk 97 kampung, Kamis (13/8/2026), bertempat di Rumah Jabatan Bupati Sangihe.
Pelantikan tersebut digelar seiring berakhirnya masa jabatan Kapitalaung pada 97 kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, rohaniawan, keluarga pejabat yang dilantik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Kapitalaung yang telah menyelesaikan masa jabatan dan mengabdikan tenaga serta pikiran bagi masyarakat di kampung masing-masing.
“Saudara-saudara telah memberikan tenaga, pikiran, dan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di kampung masing-masing. Jabatan boleh berakhir, tetapi pengabdian kepada masyarakat dan daerah tidak pernah akan berakhir,” ujar Michael.
Kepada para Pj Kapitalaung yang baru dilantik, Bupati berpesan agar melanjutkan berbagai program dan hal baik dari pemerintahan sebelumnya, sekaligus melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang masih ada.
Menurutnya, pelantikan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan administratif maupun seremonial. Para Pj Kapitalaung menerima amanah untuk memastikan roda pemerintahan kampung tetap berjalan, pelayanan publik hadir, serta pembangunan tetap terlaksana.
Michael juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan kampung, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, besarnya sumber daya dan kewenangan yang dimiliki kampung harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan, ketepatan sasaran program, serta minimnya partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
“Dana desa adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan kepentingan masyarakat seluruhnya. Program bantuan sosial ketahanan pangan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui proses musyawarah yang terbuka dan partisipatif,” tegasnya.
Bupati mengingatkan, kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Karena itu, para Pj Kapitalaung yang berasal dari berbagai perangkat daerah diminta mampu menjadi bagian dari pemerintahan kampung sekaligus menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program Pemerintah Kabupaten Sangihe.
Dengan masa tugas sekitar lima bulan sebelum pelantikan Kapitalaung definitif, Michael menitipkan sejumlah prioritas yang harus segera dilakukan.
Pertama, mempersiapkan proses pemilihan Kapitalaung definitif sesuai tahapan dan regulasi. Pj Kapitalaung diminta membantu mengawasi agar seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Kedua, membenahi tata kelola pemerintahan, mulai dari administrasi, keuangan hingga pelayanan kependudukan. Setiap musyawarah kampung harus melibatkan masyarakat secara terbuka tanpa membedakan latar belakang ekonomi, golongan, jabatan maupun pilihan politik.
Pj Kapitalaung juga diminta mencermati kebutuhan kampung untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, termasuk penanganan kebutuhan air bersih akibat kemarau berkepanjangan, perbaikan fasilitas umum seperti jembatan, serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran.
Ketiga, meningkatkan disiplin seluruh perangkat kampung. Bupati menegaskan bahwa keterbatasan masa jabatan Pj Kapitalaung bukan alasan bagi perangkat kampung untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Pelayanan harus tetap berjalan sesuai jam kerja dan ketentuan yang berlaku.
Keempat, melakukan inventarisasi seluruh aset pemerintah kampung, baik yang diperoleh melalui pengadaan maupun bantuan hibah. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan, jumlah, lokasi, serta ukuran aset kampung dapat diketahui secara jelas dan tertib administrasi.
Kelima, memaksimalkan sisa anggaran tahun berjalan. Bagi kampung yang belum mencairkan Dana Desa, Pj Kapitalaung diminta segera menyelesaikan persoalan administrasi dan SPJ agar pencairan dapat dilakukan. Selain itu, para Pj juga diminta turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas.
Michael menegaskan, lima bulan merupakan waktu yang singkat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Namun, ia optimistis para Pj Kapitalaung mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik.
Ia berharap masa tugas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kantor kampung yang lebih tertib, perangkat yang disiplin, pelayanan publik yang lebih baik, administrasi yang tertata, aset yang jelas, musyawarah yang terbuka, serta program pemerintah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bagi Anda-Anda sekalian yang menyelesaikan masa kepemimpinan dengan baik, kami di pemerintah daerah akan menyiapkan penghargaan dan pin sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang mampu menyelesaikan masa jabatan selama lima bulan dengan baik,” pungkas Bupati.
(Hulik Manahede)
