Expektasi.com, Boltara – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyoroti sektor pembangunan infrastruktur dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2025 yang dipusatkan di ruang sidang DPRD Boltara, Rabu (17/06/2026).
Dalam rapat paripurna DPRD Boltara, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Abdul Muloh Dg. Mulisa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan Tya Aprilia Modanggu, serta Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara Maju yang dibacakan Fikri Gak, sama-sama memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di daerah.
Ketiga fraksi tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan, efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan manfaat yang dirasakan masyarakat sejalan dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah.
Menanggapi berbagai masukan dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menyambut positif perhatian yang diberikan legislatif terhadap pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur.
Menurut Bupati SJL sapaan akrabnya, pengawasan yang kuat dari DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Saya mendorong DPRD Boltara, khususnya melalui komisi terkait, untuk memanggil pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menangani pembangunan infrastruktur. Hal ini penting agar fungsi pengawasan terhadap kinerja maupun hasil dari program-program yang dilaksanakan benar-benar berjalan sesuai harapan semua pihak, terlebih khusus masyarakat Boltara,” ujar SJL.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap pelaksanaan program, terutama di bidang infrastruktur, diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sendiri menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Boltara bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap program yang telah dianggarkan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Awal)
