SANGIHE, Expektasi.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memberantas peredaran rokok tanpa pita cukai dan penggunaan pita cukai ilegal, sekaligus memastikan tata kelola pajak rokok di daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan sosialisasi peredaran rokok tidak bercukai dan cukai ilegal serta pertanggungjawaban tata kelola pajak rokok di daerah, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Tahuna Beach, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Michael Thungari menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, PT Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, Bank SulutGo, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi antardaerah sekaligus membangun kolaborasi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah.
“Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan,” tegas Thungari.
Ia juga menyoroti posisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina dan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara. Kondisi tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait potensi masuknya barang ilegal melalui jalur perbatasan.
Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pengawasan peredaran rokok ilegal.
Karena itu, Bupati menekankan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga seluruh elemen masyarakat.
Secara khusus, ia menginstruksikan para camat, kapitalaung, dan lurah agar berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat serta membantu pengawasan di wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
Selain persoalan pemberantasan rokok ilegal, Thungari turut menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan penerimaan pajak rokok secara tertib dan bertanggung jawab.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III Tahun 2026 tercatat mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
“Penerimaan tersebut merupakan salah satu komponen penting yang mendukung kapasitas fiskal kita di daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta dimanfaatkan sesuai ketentuan dan peruntukannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Bupati berharap, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi cukai dan pajak rokok, tetapi juga dapat saling berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah.
Ia menegaskan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan yang efektif serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
(Hulik Manahede)
