Expektasi.com, Boltara – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE.,M.Ec.Dev melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara. Memasuki tahun kedua kepemimpinan duet SJL-MAP, Bupati menilai masih terdapat ASN yang bekerja tidak maksimal serta belum sepenuhnya selaras dengan visi-misi pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan SJL sapaan akrabnya dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Manajerial di lingkungan Pemkab Boltara yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Jumat (13/02/2026).
Dalam sambutannya, SJL secara terbuka mengkritisi pola kerja sebagian ASN yang dinilai kurang tepat guna, terutama dalam pelayanan publik dan implementasi program prioritas daerah. Ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah ruang nyaman, melainkan amanah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Kalau Anda memiliki kemampuan, tunjukkan. Jika tidak, minggirlah dulu. Masih banyak ASN di Kabupaten Boltara yang memiliki kompetensi mumpuni, bukan sekadar bicara konsep tapi nihil tindakan,” tegasnya.
Sorotan paling tajam muncul ketika SJL menyebut adanya perilaku yang ia analogikan sebagai “deep state” di tubuh birokrasi. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan oknum yang bekerja seolah-olah sejalan dengan kebijakan pemerintah, namun secara praktik dinilai merusak dari dalam.
Menurutnya, perilaku semacam itu tercermin dari tindakan yang berjalan tanpa koordinasi, jauh dari arah visi-misi pemerintah, bahkan cenderung sesuka hati. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak akan dibiarkan menghambat pembangunan maupun pelayanan publik di Boltara.
“Deep state adalah perilaku dan tindakan yang merusak pemerintahan dari dalam, bekerja seolah-olah sejalan namun nyatanya menusuk dari belakang. Ini sudah kami antisipasi,” ujar SJL.
Ia bahkan menantang secara terbuka ASN yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah untuk berdialog secara argumentatif, selama perdebatan tersebut berbasis pada kepentingan rakyat.
SJL memastikan bahwa pelantikan pejabat manajerial kali ini dilakukan murni atas dasar kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja. Ia menepis anggapan bahwa rotasi jabatan dilakukan karena faktor kedekatan personal.
“Semua sudah melalui penilaian dan sesuai kebutuhan. Siapa yang memiliki standar kinerja baik, dialah yang dianggap siap bekerja. Bukan karena kita saling kenal atau memiliki kedekatan,” jelasnya.
Sebagai mantan birokrat, SJL mengaku memahami karakter dan pola kerja sebagian besar ASN di lingkungan Pemkab Boltara. Ia menegaskan bahwa pengalaman panjangnya di birokrasi membuatnya tidak mudah terkecoh oleh manuver internal.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal kuat bahwa tahun kedua kepemimpinan SJL-MAP akan diwarnai evaluasi lebih tegas terhadap kinerja aparatur. Kritik terbuka tersebut juga mencerminkan adanya dinamika internal birokrasi yang masih memerlukan konsolidasi.
Publik kini menanti, apakah peringatan keras ini akan diikuti dengan langkah-langkah konkret berupa penataan sistem kerja, penguatan pengawasan, serta penegakan disiplin yang konsisten. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan pada retorika, melainkan pada kualitas pelayanan publik dan realisasi visi-misi pembangunan daerah.
Jika komitmen evaluasi ini dijalankan secara objektif dan transparan, maka kritik tajam yang disampaikan Bupati bisa menjadi momentum pembenahan birokrasi. Namun jika tidak, pernyataan “deep state” berpotensi menjadi sekadar wacana tanpa perubahan substansial di lapangan.
