Expektasi.com, Boltara – Mantan Anggota DPRD periode 2014-2019 Dapil Bintauna–Sangkub sekaligus tokoh masyarakat, Suphan Hassan, memberikan tanggapan tegas namun edukatif atas pernyataan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terkait kondisi jalan di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna.
Menurut Suphan Hassan, apresiasi patut diberikan kepada Pemkab Boltara karena mulai membuka ruang kritik dan mengakui kondisi kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Namun ia menegaskan, masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar pernyataan normatif atau janji perencanaan yang berulang setiap tahun.
“Kritik masyarakat dan media jangan dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah, tetapi sebagai alarm keras bahwa ada persoalan serius yang sudah terlalu lama dirasakan rakyat. Jalan Huntuk bukan baru rusak kemarin sore. Kondisi ini sudah bertahun-tahun menjadi penderitaan masyarakat,” tegasnya, Selasa (12/05/2026).
Suphan mengatakan, masyarakat di wilayah pedesaan sering kali merasa hanya diingat saat momentum politik, sementara setelah itu akses dasar seperti jalan justru terabaikan. Padahal, menurutnya, jalan adalah simbol kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
“Kalau jalan rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu. Petani kesulitan menjual hasil panen, anak-anak sekolah mempertaruhkan keselamatan, masyarakat sakit terlambat mendapat pelayanan kesehatan. Jadi jangan melihat jalan hanya sebagai proyek fisik, tetapi menyangkut masa depan dan keselamatan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar rencana pengusulan melalui DAK Tahun 2027 tidak menjadi alasan untuk menunda langkah-langkah darurat yang bisa dilakukan saat ini. Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus hadir dengan solusi sementara yang nyata agar penderitaan masyarakat tidak terus berlarut.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi harapan dalam bentuk proposal dan dokumen perencanaan. Rakyat butuh bukti di lapangan. Minimal ada penanganan darurat yang bisa memperlancar akses warga sambil menunggu realisasi anggaran besar,” katanya.
Suphan Hassan turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal pembangunan secara objektif dan kritis. Ia menilai budaya demokrasi yang sehat lahir dari keberanian rakyat menyampaikan kritik yang membangun.
“Kita harus belajar bahwa kritik bukan kebencian. Kritik adalah bentuk cinta terhadap daerah. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang anti kritik, tetapi pemerintah yang mampu menjadikan kritik sebagai energi perbaikan,” pungkasnya. (Awal)
