Expektasi.com, Sangihe – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik berulang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Melalui rapat koordinasi bersama pihak Perusahaan Listrik Negara di ruang serbaguna Kantor Bupati, Kamis (19/02/2026), disepakati mekanisme evaluasi berkala setiap bulan guna memastikan perbaikan infrastruktur kelistrikan berjalan sesuai target.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Michael Thungari bersama jajaran perangkat daerah serta manajemen PLN UP3 Tahuna sebagai langkah konkret mempercepat penanganan krisis listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya daerah perbatasan.
Dalam arahannya, Bupati Michael menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar, terlebih bagi wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Ia meminta PLN tidak lagi sekadar menyampaikan kendala teknis, tetapi memastikan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang berjalan efektif.
“Kita memastikan agar perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang itu senantiasa dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus menerima alasan. Mereka sudah bayar, maka pelayanan harus maksimal,” tegasnya.
Manager PLN UP3 Tahuna, RM Dimas Adhi Prabowo, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Tahuna saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 600 kW dari beban puncak sebesar 9,1 MW.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah membaik dibanding sebelumnya yang sempat mengalami defisit hingga 1,1 MW setelah PLN mengoperasikan genset mobile sebagai langkah darurat. Saat ini, total 18 unit mesin beroperasi untuk menopang sistem kelistrikan Sangihe.
Untuk menutup sisa defisit daya, PLN tengah menjalankan sejumlah langkah strategis, antara lain:
-Penambahan mesin berkapasitas 500 kW di PLTD Petta dan 1 MW di PLTD Tamako.
-Perbaikan mesin rusak, di mana 3 dari 7 unit ditargetkan selesai akhir Februari 2026, sedangkan sisanya pada April dan Juni.
-Target pemulihan cepat, yakni defisit daya diharapkan tertangani paling lambat pekan depan jika tambahan pasokan berjalan sesuai rencana.
Terkait dampak pemadaman terhadap masyarakat, PLN memastikan kompensasi akan diberikan sesuai Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 serta regulasi terbaru mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
“Kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan listrik atau tambahan token bagi pelanggan prabayar, dan akan diproses otomatis melalui sistem tanpa perlu klaim, kecuali gangguan disebabkan oleh kondisi force majeure seperti bencana alam,” pungkas Dimas.
(Hulik Manahede)
