Pemkab Boltara dan BPJS Kesehatan Tondano Perkuat Sinergi Jaminan Kesehatan ASN

Jumat, 23 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPKPD Boltara, Nul Akim Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara Tahun 2025, untuk menyelaraskan dan memverifikasi data setoran iuran jaminan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama BPJS kesehatan Tondano.

Kepala BPKPD Boltara, Nul Akim Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara Tahun 2025, untuk menyelaraskan dan memverifikasi data setoran iuran jaminan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama BPJS kesehatan Tondano.

Expektasi.com, Manado – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi aparatur negara. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara Tahun 2025, yang dilaksanakan di The Sentra Hotel Manado, Jumat (23/01/2026).

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi aparatur negara. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara Tahun 2025, yang dilaksanakan di The Sentra Hotel Manado
Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara Tahun 2025, oleh Kepala BPKPD Boltara, Nul Akim dan BPJS Kesehatan Tondano

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Boltara, Nul Hakim, S.Sos., M.Si, bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memverifikasi data setoran iuran jaminan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan seluruh aparatur sipil negara dan penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Boltara memperoleh hak layanan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.

Kepala BPKPD Boltara, Nul Hakim, menyampaikan bahwa rekonsiliasi data ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, khususnya terkait kewajiban pemerintah daerah terhadap jaminan sosial pegawai.

“Rekonsiliasi ini penting untuk memastikan ketepatan data dan kelancaran pembayaran iuran, sehingga tidak ada hak peserta yang terabaikan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh aparatur negara,” ujarnya.

Berita Terkait

Wakili Plt. Bupati, Hidayat Panigoro Buka Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kepegawaian
Pemkab Boltara dan BPJS Kesehatan Teken Addendum, 7.000 Peserta JKN
Guru Besar Hukum: Berakhirnya Penahanan 20 Hari SJL Harus Dibaca dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Akuntabilitas KPK
Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN
Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian
MAP Jadi Plt Bupati, Pelayanan Boltara Tetap Berjalan
Hadiri Rakorda, Gubernur Sulut Beri Hadiah Pompa Air kepada Bupati Boltara
Srikandi Jaga Desa Dikukuhkan, Bupati Boltara Tekankan Peran Strategis Perempuan
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 17:44 WITA

Wakili Plt. Bupati, Hidayat Panigoro Buka Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kepegawaian

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:56 WITA

Pemkab Boltara dan BPJS Kesehatan Teken Addendum, 7.000 Peserta JKN

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:10 WITA

Guru Besar Hukum: Berakhirnya Penahanan 20 Hari SJL Harus Dibaca dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Akuntabilitas KPK

Kamis, 8 Oktober 2026 - 22:28 WITA

Kawal Program Perumahan, Plt. Bupati Boltara Gandeng JPN

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:41 WITA

Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian

Berita Terbaru