Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menggelar Rapat Asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kegiatan ini berlangsung terbuka dan mendapat perhatian penuh dari seluruh jajaran perangkat daerah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, tersebut menjadi momentum penting dalam memastikan penyusunan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran publik.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan fiskal nasional. Ia menekankan bahwa APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
“APBD bukan hanya dokumen keuangan, melainkan instrumen kebijakan yang menggerakkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program harus berbasis data, rasional, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Dr. Sirajudin Lasena.
Sementara itu, Kepala BPKPD Boltara, Nul Hakim, S.Sos., M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa asistensi APBD ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI tentang pedoman umum transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
“Kami memastikan seluruh rancangan anggaran perangkat daerah disusun sesuai regulasi terbaru dan prinsip money follows program. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki output dan outcome yang terukur,” jelas Nul Hakim, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, pendekatan ilmiah dalam penyusunan APBD dilakukan melalui analisis kinerja keuangan daerah, proyeksi fiskal, serta evaluasi capaian program tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah dan menekan potensi ketidaksesuaian antara target dan realisasi.
“Pemerintah Kabupaten Boltara optimistis bahwa APBD 2026 akan menjadi dokumen anggaran yang lebih terukur, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tim teknis penyusun anggaran. Seluruh peserta menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan good governance dan fiscal discipline.
