Expektasi.com, Manado – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang semakin dekat, Kasat Intel Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), IPTU Jusni Indrawan Mamonto, memberikan materi mengenai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai pada Rapat Koordinasi (Rakor) penting terkait Pencocokan dan Penelitian, Finalisasi Sinkronisasi, dan Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Bolmut di Hotel Mercure Manado yang dihadiri oleh peserta dari unsur penyelenggara seperti PPK, PPS dan Pantarlih, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, Rabu (17/07/2024).
Dalam pemaparannya, IPTU Jusni Indrawan Mamonto menyoroti beberapa potensi kerawanan utama yang sering terjadi menjelang Pilkada. Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan:
- Politik Uang (Money Politics)
- Indrawan menegaskan bahwa praktik politik uang tidak hanya merusak integritas Pilkada, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi dan menciptakan ketidakadilan. “Masyarakat harus waspada dan tidak terpengaruh oleh iming-iming uang atau barang dari pihak tertentu,” ujarnya.
- Kampanye Hitam (Black Campaign)
- Penyebaran informasi palsu atau fitnah tentang calon atau partai lain menjadi ancaman serius. “Kampanye hitam dapat memicu konflik sosial dan menciptakan kebencian di tengah masyarakat,” jelasnya.
- Intimidasi dan Kekerasan
- Kasat Intel menekankan pentingnya menghindari tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih atau calon. “Tindakan semacam ini hanya akan mengurangi partisipasi pemilih dan merusak proses demokrasi,” tambahnya.
- Manipulasi Data Pemilih
- Manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) seperti penghilangan nama pemilih atau penambahan pemilih fiktif juga menjadi perhatian. “Kita harus memastikan bahwa daftar pemilih tetap akurat dan kredibel,” tegasnya.
- Penggunaan Aparat Negara
- Indarawan juga menyoroti penyalahgunaan sumber daya negara atau kekuatan aparat untuk mendukung salah satu calon. “Penggunaan aparat negara secara tidak benar dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik,” katanya.
- Konflik Sosial
- Ketegangan antar kelompok masyarakat karena perbedaan dukungan politik dapat memicu kerusuhan. “Kita harus berupaya menciptakan situasi yang kondusif dan damai,” ucapnya.
- Penyebaran Hoaks
- Penyebaran berita palsu yang dapat menyesatkan pemilih dan menciptakan situasi tidak kondusif menjadi ancaman serius. “Masyarakat harus cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,” pintanya.
- Pelanggaran Kode Etik
- Tindakan pelanggaran oleh calon atau partai seperti menggunakan cara-cara yang melanggar hukum juga perlu diwaspadai. “Pelanggaran kode etik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan,” tambahnya.
Langkah Pencegahan
- Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pilkada yang jujur dan adil serta dampak negatif dari praktik-praktik tidak etis.
- Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pilkada.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan proses pilkada dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, media, dan organisasi LSM dalam mengawasi dan mendukung proses pilkada.
Dengan memahami potensi-potensi kerawanan ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan proses Pilkada dapat berjalan dengan lebih aman, tertib, dan demokratis.
Diakhir materi, IPTU Jusni Indrawan Mamonto, memberikan kesempatan sesi tanya jawab, di mana para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai pertanyaan serta masukan terkait langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi potensi kerawanan menjelang Pilkada.
