Expektasi.com, Boltara – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut), Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Ny. Yulis Hendrik, melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Kamis (05/02/2026).
Rangkaian kunjungan kerja diawali dengan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Boltara. Kedatangan Kajati Sulut dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boltara, Agus Tri Hartono, S.H., M.H., bersama Ketua IAD Boltara, Ny. Wilda Agustri. Prosesi penyambutan berlangsung dengan penuh kekhidmatan serta kental dengan nuansa kearifan lokal daerah.
Usai dari Kejari Boltara, Kajati Sulut bersama Ketua IAD melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan melaksanakan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Boltara. Audiensi tersebut berlangsung di Gedung Wanita, kawasan Pantai Batu Pinagut, dan disambut hangat oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan kinerja kelembagaan serta mempererat sinergi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah. Menurutnya, penegakan hukum tidak semata-mata berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, pendampingan, sosialisasi, serta edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar taat dan patuh terhadap hukum.
“Kami mendorong konsep penegakan hukum yang lebih luas, termasuk upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, serta pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara,” tegas Kajati Sulut.
Sementara itu, Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena menyampaikan bahwa kunjungan kerja Kajati Sulut memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Boltara. Selain sebagai agenda kelembagaan, kunjungan tersebut merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan, penguatan koordinasi, serta pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di daerah.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Boltara terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam proses tersebut, kepastian hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta integritas aparatur menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Boltara berkomitmen menjunjung tinggi supremasi hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong langkah-langkah pencegahan terjadinya permasalahan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Boltara, atas peran aktif dalam memberikan pendampingan hukum, mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Boltara menyambut baik dilaksanakannya Launching Program Prioritas Kejaksaan Negeri Boltara, serta penandatanganan Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan Program Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani, serta Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Program-program tersebut dinilai memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum dan perlindungan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, serta pembudidaya ikan.
Pemerintah Daerah memandang kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan di Kabupaten Boltara. Pemerintah Kabupaten Boltara juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional dengan menjadikan prinsip pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan sebagai landasan utama pembangunan daerah.
