SANGIHE, Expektasi.com – Polemik mengenai bantuan mesin pemotong rumput (mesin paras) di Kampung Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat menjadi sorotan publik akibat dugaan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan berbau nepotisme, Pemerintah Kampung Biru bersama Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Kepulauan Sangihe sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur musyawarah.
Audiensi yang digelar di Balai Kampung Biru pada Senin (3/8/2026) dipimpin langsung Ketua JPKP Sangihe, Berty Ferdinand Patras, bersama tim. Rombongan diterima oleh Penjabat (Pj) Kapitalaung Kampung Biru, Adelin Tempomona, beserta seluruh jajaran perangkat kampung.
Dalam kesempatan itu, Pj Kapitalaung Adelin Tempomona memberikan penjelasan secara terbuka terkait polemik yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa dirinya baru dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Pj Kapitalaung pada Januari 2026, sehingga kebijakan terkait bantuan tersebut bukanlah keputusan yang diambilnya secara sepihak.
Adelin mengungkapkan, setelah menerima masukan dari masyarakat mengenai rencana penyaluran bantuan kepada seorang pensiunan PNS, dirinya langsung meminta penjelasan kepada perangkat kampung, khususnya Kaur Perencanaan Wahidin Salawati.
Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa program pengadaan mesin pemotong rumput memang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2026, namun telah direncanakan dan ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung serta musyawarah desa pada tahun 2025.
“Waktu disalurkan memang ada beberapa masyarakat yang memberikan masukan kepada saya. Saya bertanya kepada Pak Kaur, mana daftar nama penerima? Pak Kaur menyampaikan bahwa anggaran dan penetapan nama sudah dibicarakan serta ditetapkan lewat musyawarah pada tahun sebelumnya. Jadi, tahun ini tinggal direalisasikan, dibelanjakan, dan disalurkan. Saya memaklumi hal itu dan tidak ingin mengambil keputusan sepihak yang berisiko melanggar aturan,” ujar Adelin.
Sementara itu, Kaur Perencanaan Kampung Biru, Wahidin Salawati, menjelaskan bahwa bantuan mesin paras tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat melalui program ketahanan pangan.
Menurutnya, pemerintah kampung semula berkeinginan mengalokasikan satu unit mesin pemotong rumput untuk menunjang kebutuhan masjid. Namun, karena ketentuan Dana Desa tidak memperbolehkan pengadaan barang atas nama rumah ibadah, perangkat kampung mengambil langkah administratif dengan menetapkan Ketua Badan Takmir Masjid (BTM), yang juga merupakan seorang pensiunan PNS, sebagai calon penerima.
“Mesin paras ini sebenarnya diniatkan untuk masjid. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan atas nama rumah ibadah, kami mengambil kebijakan administratif dengan menetapkan Ketua BTM sebagai penerima. Namun hingga saat ini barang tersebut belum diserahkan dan masih tersimpan di kantor kampung,” jelas Wahidin.
Mendengar penjelasan tersebut, JPKP Sangihe mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kampung Biru yang bersedia memberikan klarifikasi sekaligus berdiskusi mencari solusi terbaik.
Ketua JPKP Sangihe, Berty Ferdinand Patras, menilai persoalan ini harus menjadi pembelajaran bersama agar setiap program bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
JPKP juga mendorong agar keputusan mengenai penerima bantuan dimusyawarahkan kembali demi menjamin rasa keadilan sosial dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi tersebut, Pemerintah Kampung Biru melalui Pj Kapitalaung Adelin Tempomona memutuskan untuk mengalihkan bantuan mesin pemotong rumput kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Pemerintah kampung juga akan segera menggelar musyawarah bersama masyarakat guna menetapkan penerima pengganti secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, polemik bantuan mesin paras yang sempat menjadi perhatian publik dinyatakan selesai. Pemerintah Kampung Biru berharap keputusan ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi wujud komitmen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Hulik Manahede)
