Expektasi.com, Boltara – Pasca terbitnya surat pemberitahuan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) tentang penghentian aktivitas pertambangan galian C di Kecamatan Sangkub, beragam respons muncul dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua DPRD Boltara, Saiful Ambarak, S.Pd.I, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Boltara, menyampaikan pandangan positif sekaligus edukatif atas langkah yang ditempuh pemerintah daerah. Menurutnya, penegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan bagian penting untuk menjaga keberlanjutan daerah.
“Keputusan DLH merupakan langkah yang tepat dalam menegakkan aturan. Kita semua sepakat bahwa setiap usaha pertambangan harus sesuai ketentuan hukum dan memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap,” ujar Saiful, Senin (15/09/2025).
Meski demikian, Saiful menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menilai, kebijakan penghentian aktivitas galian C tidak bisa dilepaskan dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat sekitar.
“Banyak tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidupnya dari sektor galian C. Selain itu, ketersediaan material seperti pasir, kerikil, dan batu sangat vital untuk mendukung proyek pembangunan, baik skala nasional maupun daerah,” jelasnya.
Menurut Saiful, pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu segera merumuskan solusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Salah satunya dengan mempercepat mekanisme perizinan yang transparan dan mudah diakses, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.
“DPRD Boltara siap berperan sebagai jembatan aspirasi. Kita berharap ada formulasi kebijakan yang menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di Boltara, seperti penataan Pantai Batu Pinagut dan proyek strategis lainnya, tidak boleh terhambat akibat kekosongan suplai material. Untuk itu, ia mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar kebijakan penghentian sementara tidak menghambat roda pembangunan dan tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Pada akhirnya, kita ingin Boltara maju dengan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga masyarakatnya terlindungi secara ekonomi. Lingkungan terjaga, pembangunan berjalan, dan masyarakat tetap sejahtera,” pungkas Saiful.
