Expektasi.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang menghadirkan seluruh kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BPKPD, serta admin MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Preventive). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., memaparkan berbagai aspek yang menjadi potensi terjadinya korupsi, permasalahan yang dihadapi di daerah, serta langkah-langkah solusi untuk mencegahnya. Ia menekankan perlunya fokus pada delapan area intervensi MCSP agar dapat dijalankan secara maksimal.
Kedelapan area intervensi tersebut meliputi:
1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Manajemen ASN
4. Pelayanan Publik
5. Optimalisasi Pendapatan Daerah
6. Pengadaan Barang dan Jasa
7. Manajemen Barang Milik Daerah
8. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
“Korupsi harus kita jadikan common enemy atau musuh bersama. Pencegahan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara pemerintahan,” tegas Bupati Dr. Sirajudin Lasena, Rabu (13/08/2025).
Sementara itu, Ketua DPRD Boltara Frangky Chandra yang turut hadir juga menyampaikan pentingnya sosialisasi rutin mengenai pencegahan korupsi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas.
“Rakornas ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ucap Frangky.
