KPK RI Minta Pemkab Bolmut Tindak Tegas atas Kehilangan dan Penyalahgunaan Aset

Minggu, 27 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK RI

KPK RI

Expektasi.com, Bolmut – Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap sejumlah titik rawan korupsi, khususnya terkait pengelolaan aset daerah.

Dalam evaluasi tersebut, KPK RI menekankan pentingnya penerapan peraturan dan sanksi yang tegas atas kehilangan dan penyalahgunaan aset milik pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab Bolmut juga didorong untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan aset yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kehilangan dan penyalahgunaan aset daerah harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu lebih aktif menginventarisasi dan memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah,” demikian salah satu poin rekomendasi atensi KPK RI.

Tak hanya itu, KPK RI juga merekomendasikan agar Pemkab Bolmut memperkuat kerja sama dengan pihak Kejaksaan dalam upaya penyelesaian permasalahan aset, termasuk dalam proses penagihan aset yang bermasalah atau hilang.

Mendukung hal tersebut, Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK RI. Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara akuntabel dan transparan.

“Kami mendukung penuh arahan KPK RI. Pemkab Bolmut berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola aset, menindak tegas pelanggaran, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum demi penyelamatan dan optimalisasi aset daerah,” ujar Bupati Dr. Sirajudin Lasena, Minggu (27/04/2025).

Berita Terkait

Plt Bupati Boltara Perjuangkan Udang Vaname dan Tiga Kampung Nelayan di KKP RI
MAP Audiensi ke Kemendagri, Perjuangkan TKD dan Pembiayaan PPPK
Peluang Hukum Sirajudin Lasena, Dari Praperadilan Hingga Putusan Bebas
Sinergitas, Kapolres Sangihe Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers
Kapolres Boltara Pimpin Operasi Patuh Klabat 2026, Keselamatan Jadi Prioritas
Guru Besar Hukum: Berakhirnya Penahanan 20 Hari SJL Harus Dibaca dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Akuntabilitas KPK
Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian
KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkab Boltara, Ini Daftarnya
Berita ini 447 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 21:02 WITA

Plt Bupati Boltara Perjuangkan Udang Vaname dan Tiga Kampung Nelayan di KKP RI

Rabu, 4 November 2026 - 20:45 WITA

MAP Audiensi ke Kemendagri, Perjuangkan TKD dan Pembiayaan PPPK

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:30 WITA

Peluang Hukum Sirajudin Lasena, Dari Praperadilan Hingga Putusan Bebas

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:20 WITA

Sinergitas, Kapolres Sangihe Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers

Senin, 26 Oktober 2026 - 11:16 WITA

Kapolres Boltara Pimpin Operasi Patuh Klabat 2026, Keselamatan Jadi Prioritas

Berita Terbaru

(foto Kominfo Boltara)

Boltara

Plt. Bupati Boltara Buka Validasi Pohon Kinerja 2025-2029

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:43 WITA

4 Unit Pamboat di duga berasal dari Filipina

Sangihe

Empat Pumpboat Diduga dari Filipina Diamankan PSDKP Tahuna

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:26 WITA