Expektasi.com, Boltara – Tidak terasa, masa kepemimpinan Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev dan Wakil Bupati Mohamad Aditya Pontoh, S.IP telah memasuki hari ke-100 sejak dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara pada 20 Februari 2025 lalu.
Periode awal pemerintahan SJL-MAP sapaan akrab pasangan Bupati dan Wakil Bupati, menjadi babak baru dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara). Masa transisi dari kepemimpinan sebelumnya tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan dan program kerja daerah.
Meski demikian, sejumlah pimpinan OPD berhasil menunjukkan konsistensi, loyalitas, dan kinerja optimal dalam melayani masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran media ini dan sumber penilaian dari masyarakat, berikut adalah 5 besar nama pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Boltara yang dinilai paling baik dalam pelayanan publik:
- Sofian Mokoginta, SKM
Sofian Mokoginta, Kabag Humpro Boltara
Kepala Bagian Humas dan Protokoler (Kabag Humpro)
Sofian Mokoginta menjadi wajah terdepan Pemerintah Daerah ketika masyarakat ingin berinteraksi atau menyampaikan aspirasi kepada pimpinan daerah. Dikenal humanis, cerdas, dan loyal, Sofian mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dan Bupati-Wakil Bupati secara efektif. Sikap ramah dan transparan membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pemerintah daerah.
- Abdul Muis Suratinoyo, SH
Abdul Muis Suratinoyo, Kepala Disnakertrans Boltara
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Terbuka, responsif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib tenaga kerja lokal. Itu gambaran yang melekat pada Abdul Muis. Terbukti, di bawah kepemimpinannya, Disnakertrans meraih penghargaan sebagai SKPD Inovatif dalam ajang Innovative Government Award Boltara 2024. Program peningkatan keterampilan dan kerja sama strategis dengan LPK Yuta Tengker Mulia menjadi bukti konkret komitmennya terhadap peningkatan SDM daerah.
- Supriadi Goma, S.Pd.I
Supriadi Goma, Kabag Organisasi Setda Boltara
Kepala Bagian Organisasi Setda Boltara
Pribadi religius dan berdedikasi tinggi ini menjadi penggerak pembaruan di lingkup Setda. Dengan latar belakang kuat dalam organisasi keagamaan, Supriadi tak hanya piawai dalam merancang struktur dan sistem kerja OPD, tapi juga membumikan nilai-nilai integritas dan etika birokrasi. Perannya sebagai Ketua PCNU dan anggota Dewan Masjid Indonesia Boltara memperkuat citranya sebagai birokrat berjiwa pelayan umat.
- Ivan Gahtan, SH
Ivan Gahtan, Kabag Hukum Setda Boltara
Kepala Bagian Hukum Setda Boltara
Dengan tanggung jawab besar dalam bidang hukum dan regulasi, Ivan memainkan peran krusial dalam menjaga agar setiap program pemerintah berjalan sesuai koridor hukum. Konsisten mengawal proses harmonisasi peraturan, bantuan hukum, hingga penyuluhan hukum masyarakat. Di tengah dinamika birokrasi, ketenangan dan keahliannya menjadi penopang penting tata kelola pemerintahan yang tertib.
5. Mirwan Datukramat, S.Kom
Plt. Kepala Dinas Kominfo Boltara
Dikenal sebagai sosok tegas dan berintegritas. Tugas berat Komunikasi dan Informasi dijalankan dengan disiplin. Inovasi pengaktifan internet Wi-Fi publik Gratis di lokasi wisata Pantai Batu Pinagut, pencanangan desa digital Icon di Desa Boroko Utara, serta pemasangan jaringan internet di wilayah desa yang selama ini mengalami kendala konektivitas (blank spot), mencakup Desa Pangkusa, Sidodadi, Sukamakmur, Solo, dan Inomunga Utara, menjadikan sosok satu ini mendapat perhatian publik secara positif.
Daftar ini bukanlah satu-satunya cermin kualitas pelayanan publik di Boltara. Namun setidaknya menjadi gambaran bahwa di tengah tantangan transisi pemerintahan, masih banyak aparatur yang tetap konsisten melayani dengan penuh tanggung jawab. Mereka adalah gambaran nyata semangat Rakyat Sejalan yang digaungkan oleh SJL-MAP sejak awal masa kepemimpinannya.
Redaksi expektasi.com terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan terhadap pelayanan publik di daerah ini, demi terwujudnya pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.
