SANGIHE, Expektasi.com – Pemerintah Kampung Bahu bersama Majelis Tua-tua Kampung (MTK) menggelar rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kapitalaung Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kamis (29/10/2026).
Rapat yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Kapitalaung Kampung Bahu, Farmyati Maniku, A.Md.Kom., serta dihadiri jajaran pemerintah kampung, seluruh anggota MTK, dan perwakilan tokoh masyarakat.
Pembahasan ini menjadi langkah penting untuk menyempurnakan pengelolaan anggaran kampung agar sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Farmyati Maniku menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh peserta dapat berkumpul untuk membahas kepentingan bersama.
Ia menegaskan bahwa perubahan APBKam merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung yang harus dilaksanakan secara terbuka, melalui musyawarah, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Perubahan APBKam Tahun Anggaran 2026 perlu kita bahas bersama untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan program dan kegiatan kampung selama tahun berjalan,” ujar Farmyati.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan dan pemikiran konstruktif demi menghasilkan keputusan yang tepat.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan hal yang wajar dan harus disikapi secara bijaksana dengan mengutamakan mufakat demi kemajuan Kampung Bahu.
Dalam pemaparan keuangan, Jibriel Makasaehe menyampaikan adanya tambahan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 sebesar Rp15.293.600 yang bersumber dari APBN.
Meski masih berstatus draf, pembahasan perubahan anggaran tersebut perlu segera dilakukan menyusul instruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, dengan batas akhir penetapan perubahan APBKam paling lambat 31 Oktober 2026.
Sejumlah komponen anggaran yang menjadi perhatian dalam rapat meliputi selisih penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Kapitalaung sebesar Rp6.300.000, yang berkaitan dengan penyesuaian masa pembayaran Kapitalaung sebelumnya dan Pj Kapitalaung.
Selain itu, terdapat selisih anggaran pengadaan kendaraan roda dua sebesar Rp4.072.000.
Rapat juga membahas penghapusan anggaran purna bakti Kapitalaung sebesar Rp9.000.000. Langkah tersebut mengikuti penegasan pemerintah daerah bahwa tunjangan purna bakti tidak diakomodasi dalam regulasi yang berlaku, sehingga anggarannya akan dialihkan untuk program lainnya.
Secara keseluruhan, total dana yang menjadi bagian dari pembahasan dan penyesuaian dalam Perubahan APBKam 2026 mencapai Rp34.665.600.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan kampung yang lebih efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kampung Bahu juga menerima penyerahan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) dari hasil penjualan ikan pada penangkapan perdana di rompon milik kampung sebesar Rp1.500.000.
Rompon tersebut diketahui baru dilepaskan sekitar satu bulan dua minggu sebelumnya. Hasil tangkapan perdana ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan kampung.
Dana tersebut akan dipisahkan dan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme pengelolaan keuangan kampung.
Penyerahan hasil rompon ini sekaligus menunjukkan potensi sektor perikanan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan kampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain membahas perubahan anggaran dan pendapatan kampung, rapat turut menyoroti realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih harus dituntaskan.
Jibriel Makasaehe mengingatkan bahwa berdasarkan instruksi pemerintah daerah, pencairan dana operasional kampung dan dana bagi hasil pajak mensyaratkan realisasi penerimaan PBB mencapai 100 persen.
Hingga saat ini, dari total target PBB Kampung Bahu sebesar Rp37.487.032, jumlah yang telah disetorkan baru mencapai Rp25.109.563.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp12.377.469 yang perlu segera dituntaskan.
“Kampung yang sudah mencapai target 100 persen akan langsung diproses rekomendasinya per tanggal 1 bulan berikutnya. Sedangkan yang belum, harus menunggu instruksi selanjutnya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari seluruh elemen untuk bersama-sama mengimbau warga melunasi kewajibannya,” tegas Jibriel.
Pemerintah Kampung Bahu berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendorong percepatan pelunasan PBB, mengingat realisasi penerimaan pajak tersebut berkaitan dengan kelancaran pencairan dana untuk mendukung operasional dan pembangunan kampung.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kampung Bahu bersama MTK diharapkan dapat segera menuntaskan pembahasan dan penetapan Perubahan APBKam 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penerimaan PAD dari hasil perdana rompon menjadi dorongan bagi pemerintah kampung untuk terus menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, kepatuhan terhadap regulasi, serta dukungan masyarakat, Pemerintah Kampung Bahu optimistis program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan kampung yang maju dan sejahtera.
(Hulik Manahede)
