Expektasi.com, Boltara – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., secara resmi membuka rapat kerja Pemerintah Daerah bersama pemerintah kecamatan dan desa yang dilaksanakan di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Bolangitang Timur, Senin (19/01/2026).
Rapat kerja ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Boltara, mulai dari para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Bintauna dan Bolangitang Timur, kepala puskesmas, kepala sekolah, penyuluh pertanian, hingga para sangadi dan perangkat desa se-Kecamatan Bintauna dan Bolangitang Timur.
Dalam sambutannya, Bupati SJL sapaan akrabnya menegaskan bahwa rapat kerja awal tahun 2026 ini merupakan forum konsolidasi strategis antara Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam rangka menyelaraskan program kerja Tahun Anggaran 2026.
“Tahun 2026 merupakan tahun yang menuntut loyalitas total, komitmen yang kuat, serta koordinasi yang sangat ketat, mengingat kita dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal daerah,” tegas Bupati SJL.
Olehnya, menurut Bupati, diperlukan ruang diskusi bersama untuk mengurai berbagai persoalan, mencari solusi dan kesepakatan bersama, menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta memperkuat koordinasi dan komitmen di semua tingkatan pemerintahan.
Melalui rapat kerja ini pula, Bupati SJL berharap dapat terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga seluruh program pembangunan di tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Selain melaksanakan rapat kerja, Bupati Boltara bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP, juga melakukan peninjauan langsung ke SMP Negeri 7 Boltara yang pada Minggu malam (18/01/2026) mengalami musibah kebakaran. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi bangunan pascakebakaran sekaligus memastikan langkah penanganan dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau Kantor Koperasi Merah Putih Desa Voa’a sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
