Expektasi.com, Boltara – Perputaran ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Provinsi Sulawesi Utara, dinilai masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan ini disebabkan oleh minimnya investasi dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah.
Hal ini disampaikan oleh pelaku UMKM, salah satu pedagang dipasar Rakyat Boroko, Mardan Walangadi, Senin (09/06/2025). Menurutnya, salah satu faktor utama minimnya investor adalah belum tuntasnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan ketiadaan kepastian hukum sebagai payung investasi.
“Padahal Boltara memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk kandungan emas dan material batu-batuan. Namun selalu berpolemik antara pro dan kontra, terutama menyangkut izin galian C,” ucap Mardan.
Akibatnya, lanjut pria yang terdaftar sebagai mahasiswa ekstensi fakultas hukum, Universitas Ichsan kampus Boltara, roda ekonomi daerah masih sangat bertumpu pada belanja pemerintah, terutama melalui ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Boltara. Berdasarkan data tahun 2023/2024, tercatat 2.662 ASN aktif dan 818 PPPK, sehingga total potensi aparatur negara yang berpengaruh terhadap putaran ekonomi lokal mencapai sekitar 3.480 orang. Jumlah ini belum termasuk 301 CPNS dan 646 PPPK yang telah menerima SK pada tahun 2025.
“UMKM, pasar tradisional, sektor kuliner, hingga pariwisata sangat tergantung pada aktivitas belanja ASN, apalagi saat pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),” ujar Mardan.
Ia pun mengusulkan kebijakan sederhana yang bisa ditempuh pemerintah untuk menjaga agar perputaran belanja ASN tetap berputar di daerah.
“Salah satu upaya kecil tapi berdampak adalah mengatur waktu pencairan TTP dan SPPD. Jangan dicairkan hari Rabu, Kamis, atau Jumat menjelang akhir pekan. Kalau bisa, cairkan di hari Senin. Ini bisa mendorong ASN belanja di daerah selama hari kerja sebelum mereka berlibur di akhir pekan,” jelasnya.
Mardan menambahkan, jika pencairan dilakukan di akhir pekan, belanja ASN cenderung keluar daerah. Terutama bagi ASN yang berdomisili di luar Boltara atau sering bepergian di akhir pekan.
“Saya mendapat informasi bahwa sebelum tahun 2025, Bank SulutGo yang menjadi mitra Pemkab bisa memproses dana hingga Rp15–20 miliar per bulan. Sekarang, Rp5 miliar pun nyaris tidak tercapai. Ini alarm yang harus kita sadari,” tambahnya.
Walangadi menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki keberpihakan nyata terhadap UMKM lokal, sembari menyiapkan strategi jangka panjang dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Kita tidak boleh tutup mata terhadap kondisi ini, tapi juga jangan panik. Pemerintah harus mulai dari langkah-langkah kecil yang konkret. Saya yakin, para pemikir di Boltara tidak kekurangan ide dan gagasan untuk membawa daerah ini lebih mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
