Expektasi.com, Boltara – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pilar demokrasi yang memegang peran penting dalam sistem trias politica. DPR sebagai lembaga legislatif bertugas mengimbangi sekaligus mengawasi jalannya dua cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan yudikatif, agar tidak terjadi kekuasaan absolut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua GP Ansor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Agung Aditya Saenong, mengutip pernyataan Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, Senin (25/08/2025).
Menurutnya, isu “Bubarkan DPR” yang ramai di masyarakat sejatinya adalah bentuk kritik publik terhadap wakil rakyat. Hal ini dipicu oleh sikap sebagian anggota DPR RI yang menari dan berjoget ria pasca Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, di tengah kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja.
“Ibarat idiom, yang dilakukan itu mencerminkan ‘berjoget di atas penderitaan rakyat’,” tegas Aan, sapaan akrab Agung Aditya Saenong.
Ia menilai, perilaku tersebut tidak sejalan dengan penderitaan rakyat saat ini. Di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terbatasnya lapangan pekerjaan, serta himpitan berbagai iuran dan pungutan seperti pajak, iuran kesehatan, maupun ketenagakerjaan, wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap situasi.
“Sekali lagi, Bubarkan DPR adalah membubarkan ‘panggung joget DPR’. Agar DPR kembali pada jati dirinya, mewakili aspirasi rakyat dan menjaga negara dari kepincangan kekuasaan,” tambahnya.
Aan juga menegaskan, rakyat semakin sulit mempertaruhkan hidupnya demi sesuap nasi, sehingga para pejabat negara, termasuk DPR, harus menjaga sikap. Apalagi, belakangan ini banyak pernyataan kontroversial dari pejabat negara yang justru menyayat hati masyarakat.
“Kami ingin melihat pejabat negara bekerja dengan baik, menuntaskan persoalan mendasar rakyatnya, termasuk masalah kemiskinan,” pungkasnya.
