BOLTARA, Expektasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan dan penatausahaan aset daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Terperinci BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti oleh Plt. Bupati Boltara, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Dr. Hi. Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd., M.Si., bertempat di Ruang Rapat Sekda, Kamis (19/11/2026).
Exit meeting tersebut membahas hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Boltara.
Dalam kesempatan itu, Tim BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan, sejumlah temuan, serta rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset.
Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai efektivitas manajemen aset daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga penghapusan aset.
Hal ini penting untuk memastikan seluruh aset milik daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Mewakili Plt. Bupati, Abdul Nazaruddin Maloho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan pemeriksaan serta berbagai masukan dan rekomendasi yang telah diberikan.
Ia menegaskan, Pemkab Boltara berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya pembenahan dan peningkatan tata kelola aset daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan aset yang baik adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kami akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Maxyanus Taruk Lobo bersama tim pemeriksa, para camat, serta seluruh peserta Exit Meeting.











