BOLTARA, Expektasi.com – Rumpun Keluarga Salim (RKS) meminta Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memastikan program kerja yang telah tertuang dalam APBD Perubahan 2026 tetap berjalan sesuai rencana, meski Bupati nonaktif Sirajudin Lasena (SJL) saat ini tengah menghadapi proses hukum.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina RKS, Ibrahim Paulus, Selasa (29/09/2026). Ia secara khusus menyoroti rencana revitalisasi Lapangan Inomasa Bintauna serta pembangunan infrastruktur, terutama penataan jalan di wilayah Kecamatan Bintauna.
Ibrahim mengatakan, persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati nonaktif SJL semestinya tidak menghentikan roda pemerintahan, terutama program pelayanan publik dan pembangunan yang telah melalui tahapan pembahasan hingga paripurna di DPRD Boltara.
“Kami masyarakat Kecamatan Bintauna menaruh harap kepada Plt. Bupati Boltara saat ini, Mohammad Aditya Pontoh, SIP dan jajaran agar dapat menindaklanjuti serta meneruskan semua hal baik yang sebelumnya telah tertuang dalam buku APBD Perubahan,” ujar Ibrahim.
Menurutnya, program-program tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang telah melalui proses penganggaran. Karena itu, masyarakat berharap pelaksanaannya tetap mendapat kepastian dan tidak terhenti hanya karena adanya persoalan hukum yang sedang berlangsung.
Ibrahim yang juga merupakan bagian dari Aliansi Adat Bintauna mengatakan, informasi mengenai kemungkinan adanya peninjauan kembali terhadap sejumlah program pembangunan pascaperkara hukum yang menjerat SJL menjadi perhatian masyarakat.
“Kami mendengar adanya kabar bahwa setelah Bupati nonaktif SJL terjerat masalah hukum, sejumlah program pembangunan akan ditinjau kembali dengan berbagai alasan dan pertimbangan,” katanya.
Ia menilai, sepanjang program tersebut telah ditetapkan melalui mekanisme penganggaran daerah sesuai ketentuan, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai keberlanjutannya.
“Pada hal, kami berkeyakinan bahwa pelayanan dan pembangunan tersebut merupakan buah pikir dan tanggung jawab pemerintahan SJL-MAP yang sebelumnya telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
RKS juga mendorong anggota DPRD Boltara dari Daerah Pemilihan Bintauna-Sangkub agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk memastikan program pembangunan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah dapil tersebut.
Ibrahim berharap Plt. Bupati Mohammad Aditya Pontoh bersama jajaran Pemkab Boltara dapat memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program pembangunan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bintauna.
“Harapan kami sederhana, program yang sudah direncanakan dan menjadi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kepentingan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat ikut terganggu oleh persoalan hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Awal)
