Expektasi.com, Boltara – Dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Boltara dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (09/03/2026). Rakor juga disiarkan secara langsung melalui Kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Boltara diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M, yang mengikuti jalannya rapat bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Mewakili Bupati Boltara, Abdul Mutoh Daeng Mulisa menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kesiapan daerah menghadapi momentum besar keagamaan.
“Rapat koordinasi ini membahas beberapa hal penting, di antaranya langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2026, kesiapsiagaan pemerintah daerah pada perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dan daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, memantau stabilitas harga di pasar, hingga memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, dalam rakor tersebut juga dibahas kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri, termasuk aspek distribusi logistik, transportasi, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung program-program prioritas pemerintah,” tambahnya.
