Expektasi.com, Manado – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Bagian Organisasi menjalin kolaborasi strategis dengan SmartID, sebuah lembaga konsultan terkemuka di bidang tata kelola pemerintahan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah, yang digelar di Meeting Room Aston Manado pada 2 hingga 4 Juli 2025.
Kegiatan tersebut menjadi langkah konkret awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berbasis kinerja. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Utara serta perwakilan SmartID memberikan materi mengenai arah kebijakan nasional dan praktik terbaik penyederhanaan proses bisnis birokrasi di lingkungan pemerintahan.
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Dr. Sirajudin Karena, SE., M.Ec.Dev, dalam sambutannya menekankan pentingnya transformasi nyata dalam reformasi birokrasi. Ia menyatakan bahwa reformasi tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus menyentuh sistem kerja, budaya organisasi, serta pola pikir birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan dukungan SmartID, kami optimistis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Boltara membutuhkan pemikir-pemikir birokrasi yang tidak biasa, melainkan yang mampu menganalisa dan merancang program kerja berbasis kinerja serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bupati, Jumat (04/07/2025).
Lebih lanjut, Bupati SJL sapaan akrabnya menekankan pentingnya memahami batas-batas kewenangan antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Ia berharap setiap perangkat daerah mampu menyusun program yang tepat guna, tidak hanya sekadar memenuhi aspek administratif dan pertanggungjawaban, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya sistem birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik, sekaligus memperkuat fondasi reformasi birokrasi di daerah.
