Expektasi.com, Bolmut – Berdasarkan data resmi Monitoring Center for Surveillance and Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mencatatkan pencapaian paling rendah dalam indikator pelayanan publik. Dari semua kategori indikator, Bolmut hanya memperoleh nilai 77,34 poin, angka terendah dalam aspek yang dinilai dibeberapa indikator di Kabupaten Bolmut.
Padahal, pelayanan publik merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor kehidupan seperti administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, hingga pendidikan.
Yang menarik, hasil ini berbanding terbalik dengan capaian indikator manajemen ASN, di mana Bolmut justru memperoleh nilai cukup tinggi, yakni 90,18 poin. Capaian tersebut mengindikasikan kinerja positif dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bolmut dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), termasuk aspek pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, dan pensiun.
Namun demikian, tingginya nilai manajemen ASN ini tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik, yang notabene menjadi ujung tombak interaksi pemerintah dengan masyarakat. Padahal, BKPSDM juga berperan penting dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan formal (diklat).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Bolmut, Khristanto Nani, S.STP., MH, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sinergi antara pengembangan ASN dan output pelayanan publik di lapangan.
“Kami tidak bisa hanya puas dengan skor manajemen ASN. Tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan, termasuk memperkuat pelatihan berbasis kinerja dan pelayanan prima,” ujar Khristanto, Rabu (30/04/2025).
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menggandeng lintas OPD untuk memastikan bahwa kualitas SDM birokrasi benar-benar berdampak nyata terhadap kualitas layanan publik.
“Pemkab Bolmut berharap, melalui MCSP agar seluruh instansi pemerintah daerah, dapat meningkatkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas tinggi,” pungkasnya.
