Expektasi.com, Boltara – Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Maju menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Boltara, pendapat akhir tersebut dibacakan langsung oleh anggota legislatif Dapil I Kecamatan Kaidipang-Pinogaluman, Ronal Bolota.
Fraksi menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja dengan antusias dalam membahas Ranperda Perubahan APBD 2025. Hal ini dinilai sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan kebutuhan aktual pembangunan daerah.
“APBD Perubahan bukan sekadar instrumen administratif, tapi merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan yang bersifat dinamis, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan kebutuhan pelayanan publik,” ungkap Ronal Bolota saat membacakan pendapat akhir fraksi, Kamis (28/08/2025).
Setelah mencermati hasil pembahasan bersama pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, capaian pembangunan, serta aspirasi masyarakat, Fraksi Karya Boltara Maju menyampaikan beberapa poin penting, yakni:
1. Kebijakan Umum Anggaran
APBD Perubahan dipandang sebagai instrumen penting untuk mengakomodir percepatan dan perubahan strategi pembangunan, baik jangka pendek maupun menengah, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan daerah sesuai RPJMD dan RKP Desa.
2. Pendapatan Daerah
Fraksi memberi perhatian serius terhadap masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis peningkatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah tanpa membebani masyarakat.
3. Belanja Daerah
Belanja daerah agar benar-benar diarahkan pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja juga ditekankan agar tidak menambah beban fiskal daerah.
4. Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan direkomendasikan tidak menambah beban berlebihan, tetapi diarahkan untuk memperkuat struktur APBD yang sehat, transparan, dan akuntabel.
5. Rekomendasi Fraksi
Fraksi mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, dengan beberapa poin perhatian utama:
-penyelesaian proyek strategis daerah, -peningkatan layanan dasar publik, penguatan -tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, -serta tenaga honorer di OPD lainnya.
Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara Maju akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan strategis.
