Expektasi.com, Boltara – Fenomena viral seputar akronim “Bolmut” dan “Boltara” dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Perdebatan antara dua istilah tersebut menimbulkan beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga penolakan, bahkan menjadi bahan polemik di kalangan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.
Menanggapi fenomena ini, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Abdul Mulo Daeng Mulisa, angkat bicara. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sederhana ini memberikan respons yang santai dan penuh makna.
Menurut Mulo, publik seharusnya lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya fundamental daripada menghabiskan energi dan waktu hanya untuk memperdebatkan sebuah akronim.
“Secara sosial tentu sah-sah saja memperkenalkan narasi baru, sepanjang narasi itu bisa diuji, ditanggapi, dan berkembang di ruang publik. Jika publik tidak menerima istilah ‘Boltara’, maka istilah itu akan gugur dengan sendirinya. Tapi jika justru diterima, berkembang, dan menyatu dalam keseharian, itu artinya penyebutan akronim tersebut punya daya hidup,” ujar Mulo kepada awak media, Senin (26/05/2025).
Ia menambahkan bahwa perdebatan semacam ini tidak akan pernah mengubah nilai historis dari proses pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi daerah otonom. Bahkan, jika sebuah istilah baru muncul dengan niat baik dan didorong oleh kepentingan publik, maka tidak ada salahnya diberikan ruang untuk tumbuh.
“Apalagi akronim ‘Boltara’ itu muncul dari pernyataan seorang pendakwah yang memiliki keilmuan dan pengetahuan yang jelas. Jangan lantas muncul anggapan bahwa isi ceramah hanya berupa improvisasi demi sensasi atau menarik perhatian publik. Itu terlalu naif,” tegas legislator dari Dapil III Bintauna-Sangkub ini.
Mulo juga menegaskan bahwa setelah 18 tahun daerah ini mekar, sudah semestinya masyarakat memiliki simbol-simbol yang bukan hanya menjadi identitas administratif, tetapi juga menjadi stimulan doa dan keberkahan bagi masa depan daerah.
Di akhir pernyataannya, ia mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pemikir, untuk tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi fenomena ini agar tidak menciptakan stigma yang kontraproduktif.
“Mari kita beri kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuktikan dan mengimplementasikan semua program unggulan yang merata dan tepat guna. Bukan waktunya kita terjebak pada wacana yang tidak membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Mulo.
