BPKPD Boltara Ikuti Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat, Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumat, 31 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasubid Perbendaharaan II BPKPD Boltara Verawaty Djoharam, Kepala Kantor KPP Pratama Kotamobagu I Made Yesa Widiada, 
Kepala KPPN di Wakili Oleh Kasubag Umum Antonius Binsar

Kasubid Perbendaharaan II BPKPD Boltara Verawaty Djoharam, Kepala Kantor KPP Pratama Kotamobagu I Made Yesa Widiada, Kepala KPPN di Wakili Oleh Kasubag Umum Antonius Binsar

BOLTARA, Expektasi.com- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltara mengikuti Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat ke Rekening Kas Umum Negara yang dipusatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotamobagu, Jumat (31/07/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKPD Boltara, Nul Hakim, S.Sos., M.Si., diwakili oleh Kasubid Perbendaharaan II, Verawaty Djoharam, SE., M.Ec.Dev.

Verawaty menjelaskan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi ini merupakan agenda rutin yang bertujuan mencocokkan data penyetoran pajak pusat yang telah dipungut oleh pemerintah daerah dengan data yang dimiliki KPP Pratama Kotamobagu.

“Rekonsiliasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kewajiban perpajakan pemerintah daerah telah disetorkan dengan benar ke Rekening Kas Umum Negara serta tercatat secara akurat,” ujarnya.

Menurutnya, kesesuaian data antara pemerintah daerah dan otoritas pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.

Selain itu, hasil rekonsiliasi juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Verawaty menambahkan, BPKPD Boltara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

“Dengan adanya rekonsiliasi ini, diharapkan tidak terdapat perbedaan data antara pemerintah daerah dengan KPP sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Kotamobagu sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung optimalisasi administrasi perpajakan serta pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Berita Terkait

Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian
Plt Bupati MAP Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026
RKS Minta Revitalisasi Lapangan Inomasa dan Jalan Bintauna Tetap Jalan di APBD-P 2026
KPK Geledah Sejumlah Kantor Pemkab Boltara, Ini Daftarnya
KPK Geledah 3 Kantor Boltara, Selain Brangkas Kosong, Apa yang Ditemukan?
KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Boltara, Ditemukan Brangkas
Polisi Sahabat Anak, TK Al-Multazam Kenal Dunia Kepolisian Sejak Dini
MAP Jadi Plt Bupati, Pelayanan Boltara Tetap Berjalan
Berita ini 177 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:41 WITA

Prof Ronald Mawuntu: OTT Bukan Vonis, Nasib Hukum SJL Ditentukan Pembuktian

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:52 WITA

Plt Bupati MAP Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Selasa, 29 September 2026 - 22:41 WITA

RKS Minta Revitalisasi Lapangan Inomasa dan Jalan Bintauna Tetap Jalan di APBD-P 2026

Senin, 28 September 2026 - 14:05 WITA

KPK Geledah 3 Kantor Boltara, Selain Brangkas Kosong, Apa yang Ditemukan?

Senin, 28 September 2026 - 09:53 WITA

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Boltara, Ditemukan Brangkas

Berita Terbaru

Plt. Bupati Boltara Mohammad Aditya Pontoh bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

Boltara

Plt Bupati MAP Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Kamis, 1 Okt 2026 - 12:52 WITA