Expektasi.com, Boltara – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Mulo DG. Mulisa, S.Pd, dalam rapat paripurna DPRD Boltara yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah yang telah menyusun serta menyerahkan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, evaluasi terhadap APBD tidak boleh dipandang sebagai sekadar rutinitas administrasi, melainkan sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar soal angka-angka statistik maupun nominal rupiah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama petani, nelayan, buruh, dan seluruh warga di pelosok Boltara,” tegas Abdul Mulo, Rabu (17/06/2026).
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah catatan strategis. Pada sektor pendapatan daerah, fraksi mendorong pemerintah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif namun tetap berpihak kepada masyarakat. Evaluasi terhadap sektor pajak dan retribusi daerah dinilai penting agar tidak membebani kelompok masyarakat kecil.
Selain itu, penguatan sistem digitalisasi dalam pemungutan pendapatan juga dianggap perlu guna meminimalisasi kebocoran anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional birokrasi dan mendorong peningkatan alokasi belanja modal yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi juga memberikan catatan kritis terhadap pola penyerapan anggaran yang dinilai masih terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur serta menghambat perputaran ekonomi masyarakat pada awal tahun berjalan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait capaian kinerja anggaran pada sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, mengatasi stunting, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan rasional mengenai faktor penyebab terjadinya SiLPA, apakah berasal dari efisiensi belanja atau akibat keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan. Fraksi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus semakin matang agar anggaran tidak mengendap ketika masyarakat masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Boltara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, fraksi mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Menurut mereka, keberhasilan administrasi pengelolaan keuangan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK secara tuntas dan transparan agar tidak terjadi pengulangan temuan pada tahun-tahun berikutnya.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap rupiah dalam APBD agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan Kabupaten Boltara
Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boltara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. (Awal)
