Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengikuti kegiatan Katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) secara daring yang dilaksanakan di ruang kerja Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Boltara, Rabu (04/03/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara virtual bersama pemerintah daerah lainnya se-Indonesia.
Dalam kegiatan itu, Pemda Boltara diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Hi. Abdul Nazarudin Maloho, S.Pd., M.Si., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., serta Tim Sekretariat TP2DD Kabupaten Boltara.
Asisten Bidang Administrasi Umum, Abdul Nazarudin Maloho, menyampaikan bahwa partisipasi aktif Pemda Boltara dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen daerah untuk terus memperkuat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran non-tunai yang lebih tertib dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga capaian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Boltara dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Boltara, Firman Hapily, SE., menjelaskan bahwa kegiatan Katalis P2DD merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah pusat dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, melalui penguatan sistem pembayaran berbasis digital, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko kebocoran.
Pemerintah Kabupaten Boltara berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung peningkatan daya saing daerah di era digital.
