Expektasi.com, Boltara – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Dr. Sirajudin Lasena menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Sesuai amanat undang-undang, hari ini saya telah menandatangani KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Patutlah saya mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif,” ujar Bupati, Selasa (05/08/2025).
Ia menambahkan, dinamika dan perbedaan pandangan yang kerap terjadi selama pembahasan justru menjadi cerminan proses demokrasi yang sehat di daerah.
Menurut Bupati, penyusunan APBD Perubahan 2025 dilakukan dengan memperhatikan tiga hal utama:
1. Perubahan asumsi dalam Kebijakan Umum APBD 2025 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.
2. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.
3. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja yang diperlukan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
Setelah penyesuaian tersebut, kondisi pendapatan dan belanja daerah dinyatakan berimbang, meski Bupati menekankan perlunya pendalaman agar setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bersinergi dan bijak dalam menentukan prioritas belanja.
“Mari mengeratkan sinergitas antara kita. Singkirkan rasa saling menyalahkan, fokus pada tanggung jawab masing-masing, dan lakukan aktivitas yang konstruktif. Masyarakat saat ini membutuhkan teladan dari kita semua,” tegasnya.
Bupati SJL sapaan akrabnya berharap kemitraan antara pemerintah dan DPRD dapat menjadi investasi jangka panjang dalam memacu pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya memperbaiki dan membangun daerah ini bukanlah proses yang mudah. Namun, kebanggaan kita adalah bahwa semua ini merupakan hasil kerja bersama demi tumbuh dan berkembangnya Bolaang Mongondow Utara,” pungkasnya.
