SANGIHE, Expektasi.com – Lima orang warga Kampung Bahu yang berasal dari Lindongan I dan II mendatangi Kantor Kapitalaung Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (16/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait persoalan pemetaan kintal atau lahan perkebunan (KAR) yang hingga kini dinilai belum tuntas.
Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan proses administrasi pemetaan KAR yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, sejumlah dokumen KAR milik masyarakat dilaporkan hilang tanpa diketahui keberadaannya.
Salah satu perwakilan warga, Sahrudin Janis, mengungkapkan bahwa persoalan pemetaan KAR di Kampung Bahu telah berlangsung lebih dari lima tahun, namun penyelesaiannya belum sepenuhnya terealisasi.
“Mengenai pemetaan KAR kampung yang memakan waktu sampai lima tahun lebih, sampai sekarang dokumen KAR dari beberapa orang warga masyarakat hilang tanpa diketahui,” ungkap Sahrudin Janis usai pertemuan.
Meski demikian, ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah kampung.
Mewakili warga Lindongan I dan II, Sahrudin juga mengajak seluruh pihak, khususnya Penjabat Kapitalaung, untuk terus membangun sinergi demi kemajuan Kampung Bahu.
“Masukan dari kami, selaku keterwakilan masyarakat Lindongan I dan II, terlebih khusus untuk Ibu Pj. Kapitalaung, agar ke depannya mari kita bergandengan tangan untuk membangun Kampung Bahu ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Kedatangan warga tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Kapitalaung Kampung Bahu, Farmyati Maniku, A.Md.Kom., didampingi Bendahara Kampung Bahu, Jebrel Makasaehe, A.Md.Kom., serta Kepala Seksi Pemerintahan, Abdul Rahman Padarat.
Menanggapi keluhan masyarakat, Kasi Pemerintahan Abdul Rahman Padarat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas belum tuntasnya sejumlah administrasi pemetaan KAR. Ia mengakui adanya kemungkinan kekhilafan dalam proses pelayanan dan menawarkan langkah penyelesaian melalui pendataan serta pengukuran ulang.
“Saya meminta maaf kepada masyarakat yang KAR-nya saat ini belum tuntas. Mungkin ini merupakan kekhilafan saya. Sebagai solusi dari Pemerintah Kampung Bahu, bagi masyarakat yang penyelesaian KAR-nya belum selesai, silakan melaporkan kembali kepada kami di Kantor Kapitalaung, agar kami dapat turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran atau pemetaan ulang kintal atau lahan perkebunan milik masyarakat,” jelas Abdul Rahman.
Ia juga mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lahan yang berbatasan sebelum mengajukan permohonan pengukuran ulang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun kendala terkait batas-batas lahan saat proses pemetaan berlangsung.
“Sebelum masyarakat melapor ke Pemerintah Kampung Bahu untuk melakukan pengukuran atau pemetaan lahan, kiranya hubungi terlebih dahulu masyarakat yang berbatasan dengan lahan yang akan dilakukan pemetaan,” tambahnya.
Sementara itu, Pj. Kapitalaung Kampung Bahu, Farmyati Maniku, A.Md.Kom., mengapresiasi keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah kampung selalu membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin menyampaikan keluhan, saran maupun masukan terkait pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
“Pemerintah kampung selalu terbuka bagi masyarakat. Jika ada warga yang memiliki keluhan atau aspirasi, silakan datang langsung ke Kantor Kapitalaung untuk menyampaikannya secara baik-baik, sehingga kita dapat bersama-sama mencari solusi dan membangun Kampung Bahu ke arah yang lebih baik,” tegas Farmyati.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian administrasi pemetaan KAR yang belum tuntas, termasuk menindaklanjuti dokumen warga yang dilaporkan hilang.
Selain itu, komunikasi terbuka antara masyarakat dan Pemerintah Kampung Bahu diharapkan terus terpelihara sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, koordinasi, dan pelayanan yang transparan demi kepentingan bersama.
(Hulik Manahede)











