Expektasi.com, Boltara – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Boltara, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Boltara melalui Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kabupaten Boltara, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) terhadap pentingnya integritas, kepatuhan hukum, serta pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati SJL sapaan akrabnya menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Penguatan literasi hukum dan pembinaan disiplin menjadi fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi,” jelas Bupati SJL.
Kegiatan sosialisasi ini mengangkat tema “Literasi dan Pertimbangan Hukum bagi Pengurus KORPRI Daerah dalam Penguatan Pembinaan Disiplin Anggota KORPRI”, yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai aspek hukum, etika jabatan, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Boltara, Agus Tri Hartono, SH., MH, dalam sesi wawancara dengan sejumlah awak media menyampaikan bahwa pencegahan merupakan fokus utama sebelum dilakukan penindakan hukum. Ia menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan hukum bagi ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan seperti ini sangat penting sebagai langkah preventif. Dengan pemahaman hukum yang baik, potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini,” ujar Kajari.
Sosialisasi Anti Korupsi ini dihadiri oleh Kejari Boltara, Sekretaris Daerah Boltara, para Asisten Sekda, jajaran Kejaksaan Negeri Boltara, para Pimpinan OPD, Camat Bolangitang Barat, serta seluruh peserta sosialisasi dari berbagai perangkat daerah.
