Expektasi.com, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bergerak cepat merespons kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dalam tiga hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., Pemkab turun langsung melakukan monitoring di SPBU 74.957.10 Boroko, Rabu (03/06/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal di tengah keresahan masyarakat yang mulai kesulitan memperoleh BBM jenis Pertalite maupun Solar.
Meski pasokan BBM di SPBU Boroko disebut dalam kondisi aman dan distribusi berlangsung lancar, fakta di lapangan menunjukkan antrean kendaraan terus mengular sejak pagi hingga malam hari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penyebab utama kelangkaan yang terjadi.
Dari keterangan Abdul Mutoh, salah satu faktor yang memicu membludaknya antrean diduga akibat kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU lain, seperti SPBU Bintauna dan SPBU Kompak Bohabak III. Kekosongan tersebut membuat masyarakat dari wilayah sekitar berbondong-bondong melakukan pengisian di SPBU Boroko.
Namun demikian, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Dugaan adanya praktik pengisian BBM yang tidak sesuai barcode turut menjadi sorotan serius. Modus kendaraan melakukan pengisian berulang kali atau bolak-balik diduga menjadi salah satu penyebab cepat habisnya stok BBM di lapangan, bahkan berpotensi mengarah pada praktik penimbunan.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalan ini bukan lagi sekadar antrean biasa, melainkan indikasi lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya tepat sasaran untuk masyarakat.
Diketahui, kuota penyaluran BBM jenis Pertalite di SPBU Boroko mencapai 24.000 liter per hari, sedangkan Solar sebanyak 16.000 liter per hari. Dengan jumlah kuota yang tergolong besar, publik menilai seharusnya kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi apabila distribusi berjalan sesuai aturan dan pengawasan dilakukan secara ketat.
“Pengawasan harus diperkuat. Jangan sampai BBM subsidi justru dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi,” ungkap salah satu warga yang ikut mengantre di SPBU Boroko.
Selain melakukan monitoring di SPBU Boroko, rombongan Pemkab Boltara bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga melakukan pemantauan di SPBU Kompak Bohabak III serta SPBU 74.957.04 Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna.
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan turut didampingi pimpinan OPD terkait, anggota POLRI, serta TPID Boltara guna memastikan distribusi BBM tetap terkendali dan masyarakat tidak dirugikan.
Situasi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Sebab, di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi, praktik penyalahgunaan distribusi dapat memicu keresahan sosial sekaligus merugikan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. (Awal)
