Expektasi.com, Bolmut – Dalam rangka menciptakan iklim kondusif dan merespons berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) di bidang politik, ekonomi, sosial, serta ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (21/04/2025).
Rakor yang digelar di ruang rapat Bupati Bolmut ini dipimpin langsung oleh Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, SIP, Ketua DPRD Bolmut, Kapolres Bolmut, Dandim 1303 Bolmut, Kajari Bolmut, serta Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu.
Rakor bersama forkopimda membahas sejumlah isu strategis daerah yang menjadi perhatian utama pemerintah, antara lain soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), aktivitas pertambangan, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta peningkatan iklim investasi di Bolmut.
Dalam sambutannya, Bupati Dr. Sirajudin Lasena menegaskan pentingnya sinergi antar sektor untuk menjaga stabilitas daerah dan menjamin kelangsungan pembangunan.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi sangat penting,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah Bolmut yang menurutnya perlu diawasi secara ketat agar berjalan sesuai hukum dan tidak merusak lingkungan.
Dalam dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak maju, sektor pertambangan tak bisa dipungkiri menjadi salah satu penopang ekonomi yang signifikan. Namun di balik potensi ekonomi yang besar, tersimpan pula risiko yang tidak bisa diabaikan terutama jika aktivitas pertambangan berjalan tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan. Bupati menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah Bolmut harus berada dalam koridor hukum yang jelas serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Kita tidak anti terhadap investasi, termasuk di sektor pertambangan. Tapi semua harus melalui prosedur yang legal dan ramah lingkungan. Jangan sampai atas nama ekonomi, kita mengorbankan masa depan lingkungan dan masyarakat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Pernyataan tersebut bukan sekadar formalitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia dihadapkan pada persoalan kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan dampak sosial akibat tambang yang beroperasi tanpa izin atau dengan pengawasan minim. Bolmut tak ingin mengulangi kesalahan yang sama.
Jelang hari-hari besar keagamaan, Bupati juga menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, momen keagamaan sering kali memicu lonjakan harga bahan pokok dan meningkatnya permintaan pasar.
“Kita harus hadir memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil, khususnya menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Natal,” jelasnya.
Sejumlah langkah strategis pun digagas, seperti pemantauan harga pasar secara berkala, koordinasi dengan pelaku usaha, pemetaan stok bahan pokok, serta pelaksanaan operasi pasar murah jika diperlukan. Pemerintah juga mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis desa melalui peran aktif kelompok tani dan BUMDes.
Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk membangun kemandirian pangan daerah dalam jangka panjang.
Bupati Bolmut turut menegaskan bahwa kehadiran investor menjadi kunci percepatan pembangunan daerah. Namun ia menekankan bahwa investasi harus dikelola secara profesional, berpihak kepada masyarakat, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
“Kita ingin Bolmut menjadi daerah yang ramah investasi, tapi juga tetap tegas dalam regulasi. Investor yang hadir harus menghormati kearifan lokal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap agar setiap proyek investasi yang masuk ke Bolmut dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta tidak menimbulkan ekses sosial yang merugikan.
“Investasi bukan semata soal aliran modal, melainkan juga terkait dengan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu, Pemkab Bolmut berkomitmen untuk membuka ruang yang luas bagi para investor, namun tetap dalam koridor hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan,” tutup Bupati.
