Expektasi.com, Bolmut – Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) di Wakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr.Ir. Saeroji, M.Si, Membuka Secara Resmi Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024, bertempat di Coconut Beach and Resto Destinasi Wisata Pantai Batu Pinagut Boroko, Senin (25/11/2024).
Dalam Sambutan Pj Bupati Bolmut yang di bacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, menyampaikan bahwa Kegiatan ini sangat penting dan harus diperhatikan, dalam hal Gender untuk tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap Perempuan.
adapun tujuan utama dari POKJA PUG yakni untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi diseluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
dengan dibentuknya POKJA pengarusutamaan gender di daerah ini kami berharap dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada, serta mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
Dalam Kegiatan ini dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kantor Kementrian Agama, Pengadilan Agama Boroko tentang program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tahun 2024-2025. Serta Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas PPKB PP dan PA dan Kantor Kemenag, Kantor Pengadilan Agama Boroko, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Pendampingan, Konseling dan Edukasi bagi Calon Pengantin oleh Keluarga oleh Puspaga Bolmong Utara Tahun 2024-2025.
Turut Hadir, Nara Sumber Kepala Dinas P3A Prov. Sulut diwakili Kepala Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) Grace Enoch , Kepala Dinas /Sekretaris PPKB PP dan PA, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/mewakili, Ketua Pengadilan Agama Boroko/ mewakili , Kepala OPD terkait, Forum Anak Daerah (FAD) dan Peserta Rakor.
